Jakarta, detiksatu.com || Indonesia kembali menorehkan catatan sejarah di bidang fiskal. Di bawah kepemimpinan pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatatkan defisit sebesar Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut hanya terpaut 0,08 persen dari batas maksimal defisit 3 persen yang diamanatkan undang-undang.
Capaian ini sontak menjadi perhatian luas, baik di dalam negeri maupun di kalangan pengamat ekonomi internasional. Pasalnya, di luar periode luar biasa pandemi COVID-19, defisit APBN tahun 2025 menjadi yang terdalam dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, mengingatkan publik pada era krisis moneter yang pernah mengguncang fondasi ekonomi nasional.
“Dirigen Fiskal” dan Orkestra Belanja Negara
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang kerap disebut sebagai “dirigen fiskal” Kabinet Prabowo-Gibran, dengan nada optimistis menyebut lonjakan defisit tersebut sebagai bagian dari strategi stimulus ekonomi untuk menjaga momentum pertumbuhan nasional.
Menurut pemerintah, belanja agresif diperlukan guna menopang pembangunan infrastruktur, program strategis nasional, serta menjaga daya dorong ekonomi di tengah ketidakpastian global. Namun, di balik optimisme tersebut, publik tak bisa menutup mata terhadap satu fakta sederhana: defisit berarti pengeluaran negara jauh melampaui kemampuan pendapatannya sendiri.
Dalam bahasa yang lebih lugas, negara kembali mengandalkan utang sebagai penopang utama roda pembangunan. Istilah “utang” pun terdengar semakin halus dibungkus dengan narasi “investasi masa depan” atau “warisan pembangunan bagi generasi berikutnya."
Rekor, Adrenalin dan Ujian Kepercayaan
Beberapa poin yang menjadi sorotan utama dari defisit APBN 2025 antara lain:
1. Rekor Seperempat Abad
Defisit 2,92 persen PDB menempatkan APBN 2025 sebagai yang terdalam sejak krisis moneter, jika pandemi dikecualikan. Sebuah rekor yang menunjukkan betapa ekspansifnya kebijakan fiskal saat ini.
2. Bermain di Batas Undang-Undang
Jarak yang hanya 0,08 persen dari ambang batas 3 persen membuat APBN berada di zona adrenalin tinggi. Stabilitas fiskal kini ibarat berjalan di tepi jurang satu langkah salah berpotensi memicu koreksi serius dari pasar.
3. Kepercayaan Investor dalam Ujian
Pemerintah tetap yakin bahwa investor akan memahami langkah ini sebagai sinyal keberanian. Namun para ekonom mengingatkan, kepercayaan pasar bukan sekadar soal keberanian, melainkan juga disiplin dan kredibilitas jangka panjang.
Stimulus Ekonomi Atau Sekadar Retorika?
Narasi stimulus yang digaungkan pemerintah menjadi perdebatan tersendiri. Di satu sisi, belanja negara memang dapat mendorong pertumbuhan. Namun di sisi lain, publik dihadapkan pada kenyataan meningkatnya beban fiskal, termasuk rencana kenaikan pajak, perluasan basis pungutan, serta ancaman membengkaknya pembayaran bunga utang di tahun-tahun mendatang.
Situasi ini memunculkan ironi: rakyat diminta bersiap menghadapi pengetatan, sementara negara justru berpesta belanja. Sebuah pendekatan “belanja dulu, evaluasi belakangan” yang dinilai sebagian kalangan sebagai kebijakan berisiko tinggi.
Catatan Kritis Untuk Publik
Defisit APBN 2025 bukan sekadar angka statistik dalam laporan keuangan negara. Ia adalah refleksi arah kebijakan, prioritas kekuasaan, dan pilihan politik ekonomi yang dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Jika kelak daya beli melemah, bunga utang meningkat, dan ruang fiskal semakin sempit, publik patut mengingat bahwa semua ini merupakan bagian dari sebuah eksperimen besar: sejauh mana ekonomi Indonesia mampu menahan beban kebijakan fiskal agresif tanpa kehilangan keseimbangan.
Dengan defisit 2,92 persen PDB, pemerintah telah menunjukkan keberanian atau mungkin kenekatan dalam menguji batas. Kini, waktu yang akan menjawab apakah langkah ini akan dikenang sebagai strategi jenius penyelamat ekonomi, atau sebagai catatan kelam tentang bagaimana negara terlalu percaya diri bermain di ambang jurang.
Red-Ervinna
