Konsistensi dan keseriusan aparat penegak hukum (APH) di Kabupaten Kapuas Hulu kembali menjadi sorotan publik.
Sejumlah razia penambangan emas tanpa izin (PETI) yang dilakukan belakangan ini dinilai hanya bersifat seremonial dan belum menyentuh akar persoalan utama.
Pantauan dan informasi yang dihimpun media menunjukkan bahwa dalam setiap operasi penertiban, objek yang ditindak umumnya hanya berupa lanting jek yang tidak berpenghuni.
Sementara itu, para penambang emas skala kecil kerap menjadi sasaran utama razia, sedangkan aktivitas pertambangan berskala besar yang diduga menggunakan alat berat justru luput dari penindakan.
“Pola ini terus berulang. Yang dibakar lanting kosong, yang ditangkap penambang kecil.
Publik tidak melihat adanya penindakan nyata terhadap penambangan emas skala besar,” ujar salah satu warga Kapuas Hulu yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat dan pemerhati lingkungan menyoroti dugaan aktivitas penambangan emas skala besar di sejumlah titik, khususnya di sepanjang Batang Sungai Kapuas wilayah Suhaid serta kawasan Beringin, yang disebut-sebut menggunakan alat berat jenis excavator.
Aktivitas tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serius dan pencemaran sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.
Media dan publik mendesak aparat kepolisian agar melakukan penegakan hukum secara adil dan menyeluruh, tidak tebang pilih, serta berani menyasar aktor-aktor besar yang diduga menjadi pengendali utama aktivitas PETI di Kapuas Hulu.
“Jika Polri mengusung semangat Presisi, maka penegakan hukum harus menyentuh pelaku utama, bukan hanya simbolik di lapangan,” tegas sumber tersebut.
Publik berharap aparat penegak hukum tidak hanya menghadirkan razia sebagai formalitas, tetapi benar-benar menunjukkan keberpihakan pada keadilan, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat luas. Penindakan terhadap PETI skala besar dinilai menjadi ujian nyata komitmen penegakan hukum di Kabupaten Kapuas Hulu.
(reporter Adi*ztc)
