Ia menilai demokrasi Indonesia telah mengalami kemunduran serius akibat praktik kekuasaan yang bercampur dengan kepentingan bisnis serta lemahnya pengawasan lembaga negara.
Hal tersebut disampaikan Amien Rais dalam acara Silaturahmi bersama Malem Sambat (MS) Kaban yang digelar di kediaman MS Kaban, Perumahan Budi Agung, Sukaresmi, Tanah Sareal, Kota Bogor.
Silaturahmi ini turut dihadiri kader Partai Ummat dari Bogor dan sekitarnya, Selasa 27 Januari 2026.
Menurut Amien, salah satu kesalahan fatal dalam sistem demokrasi Indonesia adalah ketika penguasa justru terjun langsung ke dunia bisnis dan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan ekonomi pribadi maupun kelompok.
“Dalam negara demokrasi yang relatif maju, pejabat publik tidak masuk ke bisnis. Di Indonesia justru kekuasaan digunakan untuk membuka dan melanggengkan bisnis. Ini kesalahan fatal dalam demokrasi,” tegas Amien.
Ia juga menyoroti lemahnya komitmen negara terhadap kepentingan rakyat, khususnya di sektor pendidikan.
Amien menilai amanat konstitusi yang mewajibkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN tidak dijalankan secara sungguh-sungguh.
“Masuk politik bukan untuk membela rakyat, bukan untuk mencerdaskan bangsa. Anggaran pendidikan yang diwajibkan konstitusi pun tidak dijalankan secara konsisten,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Amien turut mengkritik perpanjangan kontrak perusahaan tambang asing Freeport McMoRan yang dinilainya merugikan kedaulatan negara.
Amin menyebut Freeport bukan lagi sekadar “negara dalam negara”, melainkan telah menjadi “negara di atas negara”.
“Freeport tidak bisa diperiksa sembarangan, tidak bisa dimasuki aparat. Ini menunjukkan lemahnya posisi negara terhadap korporasi asing,” katanya.
Amien juga menyinggung kondisi demokrasi yang menurutnya telah kehilangan fungsi pengawasan.
Ia menilai DPR dan DPD tidak lagi menjalankan peran sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif.
“Lembaga perwakilan rakyat hanya menjadi tukang stempel. Tidak ada keberanian mengoreksi kekuasaan. Ini bukan demokrasi yang sehat,” tandasnya.
Sementara itu, MS Kaban, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Ummat sekaligus mantan Menteri Kehutanan, menyoroti persoalan kerusakan lingkungan dan bencana alam yang kerap terjadi.
Ia menegaskan penyebab utama bencana adalah perilaku manusia, termasuk pembiaran oleh aparat dan pejabat negara.
“Larangan dalam undang-undang dilanggar semua. Status kawasan hutan tidak lagi dihormati, dieksploitasi tanpa perencanaan, tapi kontribusinya ke negara sangat kecil,” ujar Kaban
Ia juga mengkritik kebijakan pencabutan izin tambang yang dinilai tidak konsisten.
Menurutnya, pencabutan izin tanpa penghentian operasi sama saja dengan melegalkan praktik ilegal.
“Kalau izinnya dicabut tapi masih boleh beroperasi, itu artinya melanggengkan ilegalitas. Ini tidak masuk akal dan harus dievaluasi,” tegasnya.
Kaban mengingatkan bahwa tanpa langkah serius berupa pemulihan kawasan melalui penanaman kembali dan penegakan hukum yang tegas, Indonesia berpotensi menghadapi bencana ekologis yang berkepanjangan.
“Jangan main-main dengan alam. Alam punya hukum sendiri. Kalau ini terus dibiarkan, kita akan menuai malapetaka yang lebih besar,” pungkasnya.
Reporter: Papua muslim
