Warga Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, mendesak pihak terkait dalam pengawasan Dana Desa untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa yang dikelola Pemerintah Desa Hurip Jaya.
Desakan tersebut muncul seiring menguatnya dugaan bahwa realisasi Dana Desa tidak sesuai regulasi dan minim dampak nyata bagi masyarakat, khususnya pada sektor sarana dan prasarana infrastruktur serta program ketahanan pangan.
Kecurigaan warga mencuat setelah Dana Desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa selama beberapa tahun terakhir nilainya mencapai miliaran rupiah, namun dinilai tidak sebanding dengan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Pada Tahun Anggaran 2022, Desa Hurip Jaya menerima Dana Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.263.058.000. Dari anggaran tersebut, alokasi Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dan sejenisnya) masing-masing sebesar Rp 110.000.000 dan Rp 90.000.000. Namun, warga menilai program tersebut tidak jelas keberadaan maupun manfaatnya.
“Kalau memang anggarannya sebesar itu, harusnya ada hasil nyata. Tapi sampai sekarang warga banyak yang tidak tahu lumbung desanya di mana dan apa manfaatnya,” ujar seorang warga Hurip Jaya dengan nada kecewa, Kamis (1/1/2026).
Sorotan berlanjut pada Tahun Anggaran 2023, di mana Desa Hurip Jaya menerima Dana Desa sebesar Rp 1.065.156.000. Anggaran tersebut di antaranya dialokasikan untuk karamba milik desa (budidaya ikan nila merah) senilai Rp 15.000.000, serta pemeliharaan karamba dan kolam perikanan darat sebesar Rp 28.300.000. Namun, program perikanan tersebut kembali dipertanyakan warga.
“Kami tidak pernah melihat hasil panennya. Kalau memang ada budidaya ikan, ke mana hasilnya dan siapa yang menikmati?” kata warga lainnya.
Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2024, Dana Desa kembali dikucurkan dengan pagu Rp 1.111.924.000. Salah satu alokasi anggaran yakni Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, berupa alat produksi dan pengolahan pertanian seperti penggilingan padi dan jagung, dengan nilai Rp 44.750.000. Namun, warga menilai manfaat program tersebut tidak berdampak signifikan bagi petani setempat.
“Petani tetap saja kesulitan. Alatnya tidak jelas digunakan siapa dan tidak ada peningkatan kesejahteraan,” ungkapnya.
Tak hanya program fisik dan ketahanan pangan, pengelolaan BUMDes Hurip Jaya juga menjadi sorotan tajam. Pada Tahun 2023, BUMDes menerima anggaran sebesar Rp 50.000.000. Namun, hingga kini warga menilai anggaran tersebut habis tanpa kejelasan, dan BUMDes tidak lagi menunjukkan perkembangan usaha.
“Anggaran BUMDes tahun 2023 itu sudah habis, tapi sekarang usahanya tidak berkembang. Bahkan terkesan mati suri,” tegas warga.
Kecurigaan semakin menguat pada Tahun Anggaran 2025. Desa Hurip Jaya tercatat menerima Dana Desa sesuai pagu sebesar Rp 1.069.322.000, dengan 20 persen anggaran atau sekitar Rp 213.864.400 dikelola oleh BUMDes. Namun, warga menduga jenis usaha yang dijalankan BUMDes tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.
“Yang menikmati hasilnya diduga hanya segelintir orang. Warga sekitar tidak merasakan manfaat Dana Desa tersebut,” ujarnya.
Atas berbagai dugaan tersebut, warga meminta Inspektorat Kabupaten Bekasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan secara transparan.
“Dana Desa itu uang negara untuk rakyat. Kalau pengelolaannya tidak jelas, harus diaudit supaya semuanya terang,” pungkas warga.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Hurip Jaya belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pengelolaan Dana Desa yang dipersoalkan warga.
Reporter (Roan)
