Jakarta.detiksatu.com ll — Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman – SPSI (FSP RTMM–SPSI) menegaskan pentingnya keadilan fiskal dalam kebijakan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) 21 bagi industri padat karya. Ketua Umum FSP RTMM–SPSI, Henry Wardhana, menilai pengecualian terhadap sektor makanan minuman dan rokok berpotensi melemahkan industri strategis nasional yang selama ini menjadi penopang utama lapangan kerja dan ekonomi daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Diskusi Terbuka yang berlangsung pada Sabtu, 31 Januari 2026 di Jakarta, dengan menghadirkan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Marie Elka Pangestu selaku Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Faisol Riza Wakil Menteri Perindustrian, Hikmahanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Jumhur Hidayat Ketua Umum Konfederasi SPSI, serta Tauhid Ahmad Ekonom Senior INDEF.
Menurut Henry, keberlangsungan industri tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap pekerja. Tekanan kebijakan fiskal dan regulasi yang tidak proporsional terhadap industri rokok akan berdampak langsung pada buruh, mulai dari ancaman pemutusan hubungan kerja, penurunan kesejahteraan, hingga melemahnya ekonomi lokal. “Melindungi industri berarti menjaga keberlanjutan penghidupan jutaan pekerja dan keluarganya,” ujarnya.
Henry juga menekankan bahwa arah Prabowonomic harus diwujudkan melalui kebijakan yang membumi dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Keberhasilan kebijakan ekonomi nasional tidak diukur dari pengakuan internasional, melainkan dari dampaknya di daerah, di pabrik, dan di sentra-sentra produksi rakyat. Di situlah kedaulatan ekonomi diuji,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum PP FSP RTMM–SPSI, Ujang Romli, ST, menegaskan bahwa perjuangan membela industri rokok merupakan bagian dari upaya menjaga fondasi ekonomi nasional.
“RTMM akan terus hadir dalam perjalanan panjang mempertahankan warisan budaya, keunggulan komparatif, dan fundamental ekonomi grassroot. Dengan sinergi seluruh lini, kami mendorong penguatan ekonomi mikro sebagai jalan menuju kemandirian ekonomi nasional,” ujarnya.
