Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menempatkan isu Palestina dan Gaza sebagai bagian dari diplomasi luar negeri yang berorientasi pada hasil konkret, bukan sekadar sikap normatif atau kehadiran simbolik di forum internasional.
Hal tersebut disampaikan Teddy usai Presiden Prabowo mengundang sejumlah mantan Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri, akademisi hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI ke Istana Merdeka, Rabu (4/2/2026). Pertemuan itu membahas dinamika politik luar negeri Indonesia, termasuk polemik seputar keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace.
“Presiden menjelaskan bahwa setiap diplomasi luar negeri selalu diarahkan pada pencapaian konkret bagi bangsa Indonesia,” ujar Teddy, dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Kabinet.
Menurut Teddy, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace bukanlah keputusan mendadak atau respons tergesa-gesa terhadap tekanan internasional.
Sebaliknya, langkah tersebut merupakan kelanjutan dari strategi diplomasi aktif Indonesia, termasuk keterlibatan langsung dalam penandatanganan perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi Amerika Serikat.
Pemerintah juga menepis anggapan bahwa Indonesia terikat secara permanen dalam BoP. Teddy menegaskan, keanggotaan Indonesia bersifat tidak tetap dan dapat dihentikan sewaktu-waktu sesuai kepentingan nasional. Selain itu, dana rekonstruksi Gaza sebesar USD 1 miliar yang kerap menjadi sorotan publik disebut tidak bersifat wajib.
“Indonesia belum melakukan pembayaran. Negara anggota diberikan pilihan, dan keanggotaan tanpa pembayaran berlangsung selama tiga tahun,” jelasnya.
Saat ini, Indonesia bergabung bersama tujuh negara mayoritas Muslim lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan. Pemerintah menilai keterlibatan ini justru memperkuat posisi Indonesia untuk berperan langsung dalam menekan eskalasi konflik, bukan sekadar menjadi penonton di meja konferensi.
Meski demikian, diskursus publik yang menguat menunjukkan masih adanya jarak persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Di satu sisi, pemerintah menilai kebijakan Gaza telah dirancang dengan pendekatan jangka panjang. Di sisi lain, kritik muncul karena komunikasi kebijakan dinilai terlambat, sehingga memunculkan kesan reaktif setelah isu Board of Peace menjadi konsumsi publik.
Pertemuan Presiden dengan para mantan diplomat tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah membuka ruang evaluasi dan tabayun, guna memastikan arah diplomasi Indonesia tetap sejalan dengan mandat konstitusi dan mendukung kemerdekaan Palestina dan perdamaian dunia.
(IRA)
