Jakarta, detiksatu.com || Wacana dua periode Presiden Prabowo Subianto tanpa melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai masih terlalu dini untuk dibahas. Sejumlah pihak meminta agar perdebatan politik yang mengarah pada Pemilu 2029 dihentikan sementara, demi menjaga fokus pemerintahan dalam menjalankan program prioritas nasional.
Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pimpinan Yorrys Raweyai, Arnod Sihite, secara tegas meminta seluruh partai politik (parpol), tokoh nasional, hingga para pengamat untuk tidak menggulirkan wacana dua periode maupun mencari figur wakil presiden baru pada saat ini.
Menurut Arnod, pemerintahan saat ini bahkan belum genap dua tahun berjalan. Oleh karena itu, sudah seharusnya seluruh elemen bangsa memberikan ruang bagi kabinet untuk bekerja secara optimal, ketimbang terjebak dalam manuver politik yang berpotensi mengganggu konsentrasi nasional.
“Biarkan kabinet bekerja. Itu yang harus kita nilai dan evaluasi bersama. Jangan terlalu dini bicara 2029, sementara tantangan hari ini jauh lebih mendesak,” ujar Arnod, (16/2/2026).
Fokus Pada Program dan Stabilitas Nasional
Arnod menegaskan bahwa dukungan penuh terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo harus menjadi prioritas bersama. Ia menyoroti target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya sebagai agenda besar yang memerlukan konsentrasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, stabilitas politik menjadi prasyarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jika energi bangsa tersedot pada perdebatan politik jangka panjang, maka fokus terhadap agenda pembangunan bisa teralihkan.
“Target pertumbuhan 8 persen bukan hal mudah. Itu membutuhkan kerja keras, kolaborasi lintas sektor, dan suasana politik yang kondusif. Jangan sampai dinamika politik justru memperlambat capaian yang sudah dirancang,” tegasnya.
Tantangan Global dan Kebutuhan Persatuan
Arnod juga menyoroti situasi global yang saat ini masih diliputi ketidakpastian. Gejolak geopolitik, konflik regional, fluktuasi harga komoditas, hingga tekanan ekonomi dunia menjadi tantangan nyata yang harus diantisipasi Indonesia.
Dalam kondisi demikian, menurutnya, Indonesia membutuhkan persatuan nasional guna menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan secara simultan. Ia menilai, soliditas pemerintahan dan dukungan publik akan menjadi modal penting dalam menghadapi tekanan eksternal.
“Di tengah dinamika global yang tidak menentu, bangsa ini harus bersatu. Jangan justru terpecah oleh wacana yang belum waktunya dibicarakan,” katanya.
Soroti Validitas Data PBI JKN
Sebagai contoh isu konkret yang memerlukan perhatian serius pemerintah, Arnod menyinggung persoalan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang belakangan menjadi sorotan publik.
Ia menekankan bahwa program tersebut harus tepat sasaran. Penerima manfaat, menurutnya, harus benar-benar berasal dari kelompok masyarakat tidak mampu yang memang membutuhkan bantuan pemerintah untuk membayar iuran jaminan kesehatan.
“Yang menerima manfaat harus benar-benar mereka yang tidak mampu membayar iuran, bukan yang secara ekonomi mampu,” ujar Arnod.
Ia mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan dan pemutakhiran data secara berkala agar kebijakan sosial benar-benar efektif dan berkeadilan.
Ajakan Menjaga Etika Politik
Lebih jauh, Arnod mengingatkan bahwa dinamika politik memang tidak bisa dihindari dalam sistem demokrasi. Namun, etika politik dan kepentingan nasional harus tetap menjadi landasan utama.
Menurutnya, pembahasan mengenai kontestasi 2029 seharusnya dilakukan pada waktu yang tepat, setelah masyarakat dapat menilai secara objektif kinerja pemerintahan saat ini.
“Demokrasi itu sehat kalau ada diskusi. Tapi diskusi juga harus tahu waktu dan prioritas.
Sekarang waktunya bekerja, bukan berspekulasi,” pungkasnya.
Dengan demikian, berbagai pihak diharapkan dapat menahan diri dan memberikan kesempatan penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran untuk menuntaskan program-program strategis nasional, sebelum wacana politik lima tahunan kembali mengemuka.
Red-Ervinna
