Sejak diadopsi pada 24 April 2021, ASEAN mendesak adanya implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) oleh seluruh pihak di Myanmar. Mediasi oleh Utusan Khusus ASEAN, menjadi salah satu poin penting dalam 5PC.
ASEAN sepakat untuk menunjuk Menteri Luar Negeri negara anggota yang tengah menduduki posisi sebagai ketua sebagai Utusan Khusus di tiap tahunnya. Sementara, tampaknya, Utusan Khusus pada Keketuaan Filipina 2026 yaitu Maria Teresa Lazaro mendapatkan respons positif dari pemerintahan yang memimpin saat ini.
Menlu Lazaro diketahui melakukan kunjungan ke Naypyidaw dalam kapasitas sebagai Utusan Khusus pada 5 – 7 Januari 2026. Menlu Lazaro dalam kunjungannya itu mengadakan diskusi dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing yang merupakan Ketua Komisi Keamanan dan Perdamaian Negara Myanmar.
Apakah dengan tema “Menavigasi Masa Depan Kita, Bersama,”, Filipina akan berhasil mendorong seluruh pihak di Myanmar untuk mengimplementasikan 5PC secara penuh?. Apakah “lampu hijau” dari seluruh pemangku kepentingan di Myanmar termasuk keterlibatan junta militer di dalamnya, akan terus ada?.
Selanjutnya, ASEAN Tegaskan Majukan Implementasi Konsensus Lima Poin
Para Menlu ASEAN sepakat menegaskan kembali komitmen memajukan implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) dalam penyelesaian konflik di Myanmar. Kata Menlu Filipina Maria Teresa Lazaro dalam konferensi pers usai pembukaan Pertemuan Para Menlu ASEAN (AMM Retreat) ASEAN, Kamis 29 Januari 2026 di Cebu, Filipina.
“Kami menegaskan kembali posisi bersatu kami bahwa konsensus lima poin tetap menjadi acuan utama kami untuk mengatasi krisis politik di Myanmar. Dan, lebih lanjut menegaskan keputusan para pemimpin terkait,” ujar Menlu Lazaro menegaskan.
Menurut Lazaro para Menlu ASEAN sepakat kemajuan politik yang berarti hanya dapat terjadi dalam lingkungan perdamaian, keamanan, dan inklusivitas di Myanmar. “Yaitu, yang didukung oleh penghentian kekerasan dan dialog inklusif di antara semua pemangku kepentingan terkait,” ucapnya.
Para Menlu ASEAN turut menekankan komitmen dan peran ASEAN untuk membantu Myanmar dalam merencanakan masa depannya dan solusi damai serta berkelanjutan. Kemudian, menegaskan kembali bahwa Myanmar tetap menjadi bagian integral dari ASEAN.
Kami menegaskan kembali posisi ASEAN tentang pentingnya pemilihan umum yang bebas, adil, damai, transparan, inklusif, dan kredibel di Myanmar. Kami juga mencatat kesimpulan dari tiga fase pemilihan umum yang baru saja diadakan,” ujar Menlu Filipina.
Selanjutnya, Mengulang Kesuksesan Utusan Khusus Laos bertemu Jenderal Senior Min Aung Hlaing
Menlu Lazaro mengungkapkan ia telah berkunjung ke Ibu Kota Naypyidaw pada 5-7 Januari 2026 dengan kapasitasnya sebagai Utusan Khusus dan bertemu pemangku kepentingan. Lazaro menyebut, kunjungan Utusan Khusus ke Myanmar itu merupakan salah satu yang diamanahkan dalam konsensus lima poin.
“Jika Anda tidak melihatnya sebagai hal yang seimbang, yaitu mengunjungi Naypyidaw dan mengadakan pertemuan pemangku kepentingan, maka ada sesuatu yang aneh tentang itu. Dalam kapasitas saya sebagai Utusan Khusus ketua untuk Myanmar, hal itu tercantum dalam konsensus lima poin dan itu adalah sebuah fungsi serta mandat,” kata Menlu Filipina menjelaskan.
Melansir laman Kemlu Filipina disebutkan Menlu Lazaro dalam kunjungannya ke Naypyidaw mengadakan diskusi dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Jendral Min merupakan Ketua Komisi Keamanan dan Perdamaian Negara Myanmar.
Meski, terlibang baru dalam menjalankan tugas sebagai Utusan Khusus, namun kunjungan Menlu Lazaro ke Ibu Kota Myanmar nyatanya berhasil bertemu dengan Jenderal Min. Jenderal senior Myanmar yang selama ini sulit untuk ditemui beberapa Utusan Khusus sebelumnya.
Keberhasilan Menlu Lazaro bertemu Jenderal Min mengulang kesuksesan Utusan Khusus di bawah Keketuaan Laos dan Malaysia. Pemimpin junta Myanmar itu bertemu dengan Utusan Khusus Laos pada awal Januari 2024 dan Utusan Khusus Malaysia pada Oktober 2025.
Pemilu di Myanmar yang dimulai pada 28 Desember 2025 dan berakhir pada 25 Januari 2026 serta terbagi menjadi tiga fase, turut menjadi sorotan. Terlebih, dalam pemilu yang diakomodir junta militer itu, faksi pro-militer Myanmar menang besar.
Berdasarkan data hasil resmi pemilu pada Kamis malam, 29 Januari 2026, Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP) meraih persentase kemenangan 58 persen. Sehingga, partai yang didukung junta militer itu menguasai 339 kursi dari 420 kursi parlemen yang dipertandingkan.
Atas perolehan suara ini, pemimpin junta Militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing, diperkirakan akan kembali diajukan sebagai calon presiden. Nantinya, proses ini akau diajukan oleh kubu pro-militer saat parlemen Myanmar mulai bersidang pada Maret dan pemerintahan baru diperkirakan akan dilantik pada April mendatang.
Sedangkan, terkait pemilihan umum di Myanmar, Menlu Lazaro memastikan belum ada konsensus ASEAN mendukung pemilu tersebut. Hal itu disampaikan Lazaro dalam konferensi pers usai pembukaan Retret Menlu ASEAN, Kamis, 29 Januari 2026 di Cebu, Filipina.
Mereka baru saja menyelesaikan tiga fase, hasilnya kita belum tahu apa pengumumannya, sejauh pandangan kolektif ASEAN, belum ada dukungan pada saat ini,” ujarnya.
Menlu RI, Sugiono menegaskan situasi di Myanmar merupakan salah satu tantangan bagi ketangguhan dan kredibilitas ASEAN. “Hal ini (kunjungan Utusan Khusus-red) menunjukkan komitmen ASEAN untuk memastikan bahwa rekonsiliasi di Myanmar tetap menjadi prioritas utama,” kata Menlu Sugiono.
Pernyataan itu disampaikan Menlu RI saat menghadiri Konsultasi Informal tentang Implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) terkait situasi di Myanmar, Rabu 28 Januari 2026. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian Pertemuan Tingkat Menlu ASEAN di Cebu, Filipina.
Menlu RI menyebut, berangkat dari komitmen bersama untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan. Maka, ASEAN diharapkan dapat terus terlibat secara konstruktif dan konsisten dalam mendukung proses perdamaian di Myanmar.
Secara khusus, Indonesia menyampaikan apresiasi terhadap upaya Menlu Filipina yang telah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak di Myanmar. Langkah ini dinilai sebagai kontribusi nyata yang relevan.
“Ke depan, dibutuhkan upaya-upaya terukur dan kreatif untuk membangun stabilitas yang langgeng dan inklusif. Serta, fondasi yang kokoh bagi proses pembangunan bangsa (nation-building) Myanmar,” ujar Menlu RI menekankan.
Sebagai bentuk komitmen konkret, Indonesia menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog yang inklusif dengan seluruh pihak terkait di Myanmar. “Indonesia juga terbuka menawarkan dukungan praktis, termasuk berbagi pengalaman berharga kami dalam pembangunan bangsa, proses rekonsiliasi, dan penyelenggaraan otonomi daerah,” ucapnya.
