Jakarta, detiksatu.com || Keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memunculkan perdebatan publik. Di satu sisi, pemerintah menilai langkah ini sebagai peluang strategis untuk mendorong perdamaian dan bantuan kemanusiaan bagi Gaza.
Namun di sisi lain, muncul pertanyaan apakah BoP benar-benar memperkuat dukungan Indonesia terhadap Palestina atau justru membatasi sikap politik luar negeri yang selama ini tegas.
Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026), untuk membahas posisi Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP).
Pertemuan ini digelar di tengah sorotan publik terhadap langkah Indonesia yang resmi bergabung dalam forum internasional tersebut.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis mengatakan dirinya turut diundang dalam pertemuan yang salah satu agendanya membahas BoP. Selain MUI, pertemuan juga dihadiri perwakilan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf membenarkan agenda pertemuan tersebut. Sementara Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyebut Muhammadiyah diwakili oleh Prof. Syafiq Mughni bersama dirinya.
Indonesia diketahui telah bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang diluncurkan pada sela-sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari lalu.
Forum ini diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan diikuti lebih dari 20 negara, termasuk Arab Saudi, Turki, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Pakistan, serta sejumlah negara Eropa dan Amerika Latin.
Presiden Prabowo menilai keikutsertaan Indonesia dalam BoP sebagai momentum penting untuk memperjuangkan perdamaian dan mempercepat masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ia menyebut kondisi penderitaan rakyat Gaza mulai berkurang seiring derasnya bantuan internasional.
“Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ujar Prabowo usai peluncuran Dewan Perdamaian tersebut.
Meski demikian, langkah Indonesia menuai beragam respons. Sebagian kalangan mempertanyakan efektivitas BoP, mengingat serangan Israel ke Gaza masih terus terjadi meskipun Israel juga terlibat dalam mekanisme Dewan Perdamaian. Kekhawatiran lain muncul terkait potensi melemahnya posisi politik Indonesia yang selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
Di sisi lain, sejumlah tokoh menilai keterlibatan Indonesia justru menjadi langkah realistis dalam diplomasi internasional. Tokoh muslim Tionghoa, Yusuf Hamka, menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia dalam BoP memberi ruang lebih besar untuk memengaruhi arah keputusan global terkait Gaza.
“Kita jangan suuzan, harus husnuzan. Daripada kita hanya menonton dari luar, lebih baik Indonesia ikut mewarnai dari dalam,” kata Yusuf Hamka di kompleks Istana Kepresidenan.
Pemerintah menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tidak mengubah sikap dasar politik luar negeri Indonesia yang mendukung Palestina. Indonesia, kata pemerintah, tetap berkomitmen memperjuangkan perlindungan warga sipil Gaza, penghentian kekerasan, serta kemerdekaan Palestina melalui berbagai jalur diplomasi dan kemanusiaan.
(IRA)
