Wulan menilai bahwa berbagai persoalan pendidikan hari ini tidak bisa lagi dipandang semata sebagai persoalan teknis kurikulum atau administratif. Ia menekankan bahwa tekanan struktural—baik dalam bentuk beban birokrasi, standar seragam yang kaku, maupun minimnya ruang dialog—berdampak langsung pada kesejahteraan psikologis siswa dan guru.
“Ketika sekolah terlalu dibebani orientasi administratif dan target formal, ruang aman bagi perkembangan psikologis anak bisa terabaikan. Padahal rasa aman dan dukungan emosional adalah prasyarat pembelajaran yang bermakna,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul menguatnya wacana reformasi pendidikan yang diinisiasi lembaga kajian kebijakan publik IndexPolitica. Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, sebelumnya memperkenalkan konsep Sekolah Berdaya sebagai upaya memperkuat otonomi sekolah dan mengurangi beban administratif yang dinilai membebani warga sekolah.
Wacana ini mencuat setelah tragedi kematian prematur YBR (10) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam pernyataannya, Alip menyebut peristiwa tersebut sebagai bentuk social murder—istilah yang merujuk pada kematian yang dipengaruhi oleh tekanan dan kondisi struktural yang sistemik, bukan semata persoalan individual.
Menanggapi hal itu, Wulan menyatakan bahwa perhatian terhadap tekanan struktural memang perlu ditempatkan secara serius dalam agenda reformasi pendidikan. Ia menegaskan bahwa kesehatan mental siswa dan guru harus menjadi elemen strategis dalam desain kebijakan sekolah.
“Kesehatan mental bukan isu tambahan. Ia adalah fondasi. Tanpa lingkungan yang sehat secara psikologis, sulit membangun pembelajaran mendalam atau karakter yang kuat,” jelasnya.
Menurut Wulan, konsep Sekolah Berdaya menjadi relevan karena menempatkan sekolah sebagai entitas yang otonom dan kontekstual. Sekolah didorong untuk mengenali kebutuhan warganya sendiri, membangun sistem dukungan psikososial, serta mengembangkan kepemimpinan yang tidak hanya administratif, tetapi juga transformatif dan relasional.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan manajemen konflik berbasis dialog dan restoratif di lingkungan sekolah. “Sekolah adalah ruang sosial. Konflik tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikelola dengan cara yang memulihkan, bukan menekan,” tambahnya.
Lebih jauh, Wulan melihat perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendampingi transformasi tersebut melalui riset, pelatihan, dan inovasi berbasis kebutuhan lokal. Dengan kolaborasi lintas sektor, reformasi pendidikan diharapkan tidak berhenti pada regulasi, melainkan membentuk ekosistem yang benar-benar melindungi martabat dan kehidupan siswa.
“Reformasi pendidikan yang sejati adalah reformasi yang menjaga daya hidup anak-anak kita. Sekolah Berdaya memberi arah untuk itu,” pungkasnya.
