Jakarta, detiksatu.com || Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para pelaku korupsi agar tidak menganggap aparat penegak hukum lengah selama periode mudik dan libur Lebaran. Lembaga antirasuah tersebut menegaskan bahwa kegiatan pengawasan, penyelidikan, hingga penindakan terhadap tindak pidana korupsi tetap berjalan seperti biasa meskipun sebagian masyarakat tengah merayakan Hari Raya Idulfitri.
Peringatan ini disampaikan KPK untuk menegaskan bahwa momentum libur panjang tidak akan mengurangi komitmen lembaga tersebut dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia. KPK menilai masih ada pihak-pihak yang beranggapan bahwa aparat penegak hukum akan sibuk dengan kegiatan mudik sehingga pengawasan terhadap tindak pidana korupsi menjadi longgar.
Anggapan tersebut ditegaskan sebagai hal yang keliru.
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan bahwa seluruh unit kerja yang berkaitan dengan penindakan tetap menjalankan tugasnya.
Tim penyelidik, penyidik, serta pemantauan internal tetap siaga untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat maupun indikasi pelanggaran yang terdeteksi selama periode libur Lebaran.
“Kami ingin menegaskan kepada para koruptor, jangan berpikir KPK libur panjang atau sibuk mudik saat Lebaran. Penindakan tetap berjalan seperti biasa,” ujar perwakilan KPK dalam keterangannya, (15/3/2026).
Menurut KPK, masa libur panjang justru sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan pelanggaran atau transaksi yang berkaitan dengan korupsi. Aktivitas yang berkurang di sejumlah instansi pemerintahan dan pengawasan yang dianggap longgar sering dijadikan celah untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.
Karena itu, lembaga antirasuah tersebut memastikan sistem pemantauan tetap aktif selama masa libur. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap kegiatan pemerintahan, tetapi juga terhadap potensi pemberian hadiah atau gratifikasi kepada pejabat negara yang sering meningkat menjelang dan saat perayaan Lebaran.
KPK juga memberikan perhatian khusus terhadap potensi gratifikasi yang kerap terjadi selama perayaan Hari Raya Idulfitri. Tradisi saling memberi hadiah atau bingkisan saat Lebaran memang menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Namun, bagi pejabat publik dan penyelenggara negara, pemberian tersebut bisa masuk kategori gratifikasi apabila berkaitan dengan jabatan atau kepentingan tertentu.
Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa setiap aparatur sipil negara (ASN), pejabat pemerintah, maupun penyelenggara negara harus berhati-hati dalam menerima pemberian dalam bentuk apa pun. Apabila menerima hadiah atau bingkisan yang berkaitan dengan jabatan, maka wajib dilaporkan kepada KPK melalui mekanisme pelaporan gratifikasi yang telah tersedia.
KPK mengingatkan bahwa gratifikasi yang tidak dilaporkan dapat berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, transparansi menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Lembaga tersebut juga telah menyediakan berbagai kanal pelaporan yang memudahkan pejabat negara maupun masyarakat untuk melaporkan gratifikasi. Sistem pelaporan ini dapat diakses secara daring sehingga tetap bisa digunakan meskipun dalam masa libur.
Meski sebagian pegawai pemerintah menjalani cuti bersama atau mudik ke kampung halaman, KPK memastikan mekanisme kerja lembaga tetap berjalan dengan sistem piket dan pengaturan jadwal kerja. Dengan demikian, setiap laporan masyarakat yang masuk tetap dapat diproses dan ditindaklanjuti.
Selain itu, tim penindakan KPK juga tetap melakukan pemantauan terhadap berbagai potensi penyimpangan, termasuk di sektor pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, serta proyek-proyek pemerintah yang masih berjalan selama periode libur.
KPK menilai bahwa momentum hari besar keagamaan tidak seharusnya dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan praktik korupsi. Sebaliknya, nilai-nilai moral yang terkandung dalam perayaan hari raya diharapkan dapat memperkuat integritas para pejabat negara.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK menilai partisipasi publik sangat penting untuk membantu mengawasi potensi penyimpangan yang terjadi di berbagai sektor.
Masyarakat diminta tidak ragu untuk melaporkan apabila menemukan dugaan praktik korupsi, suap, ataupun gratifikasi yang melibatkan pejabat publik. Laporan dari masyarakat sering kali menjadi pintu awal bagi KPK untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Selain melalui laporan langsung, masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya korupsi dan menolak segala bentuk praktik yang dapat merugikan negara maupun kepentingan publik.
Melalui peringatan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak mengenal waktu libur. Komitmen lembaga tersebut untuk menindak pelaku korupsi akan terus dijalankan secara konsisten, termasuk pada masa libur panjang seperti Lebaran.
KPK berharap peringatan ini dapat menjadi pengingat bagi para pejabat negara maupun pihak lain agar tidak mencoba memanfaatkan situasi libur untuk melakukan praktik korupsi. Dengan pengawasan yang tetap berjalan dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat terus diperkuat.
Momentum Hari Raya Idulfitri juga diharapkan menjadi waktu refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas serta amanah yang diemban. Dengan demikian, cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dapat terus diupayakan secara bersama-sama.
Red-Ervinna
