Kuansing, detiksatu.com || Tim penasihat hukum mantan Ketua DPRD Kuantan Singingi (Kuansing), H. Muslim, menegaskan bahwa dari seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinilai tidak mampu membuktikan adanya perbuatan pidana yang dituduhkan kepada klien mereka.
Penasihat hukum H. Muslim, Dedy Harianto Lubis, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan (mens rea), penyimpangan, maupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa.
Menurutnya, tuduhan yang diarahkan kepada H. Muslim berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam proses penganggaran pengadaan tanah di samping Gedung Abdur Rauf serta pembangunan Hotel Kuansing. Namun dalam fakta persidangan justru terungkap bahwa seluruh proses penganggaran berjalan sesuai dengan mekanisme kelembagaan di DPRD Kuansing.
“Dari fakta-fakta persidangan, jaksa tidak bisa membuktikan perbuatan yang dituduhkan kepada Bang Muslim. Unsur mens rea tidak terbukti, begitu juga tuduhan adanya penyimpangan maupun penyalahgunaan wewenang,” ujar Dedy.
Ia menjelaskan, sejumlah saksi dari kalangan eksekutif yang dihadirkan di persidangan, seperti Hardi Yakub, Suhasman, serta Sukarmis, termasuk pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), secara tegas menyatakan bahwa proses penganggaran berjalan sesuai prosedur dan tidak pernah ada campur tangan dari terdakwa.
Bahkan, kata Dedy, para saksi tersebut juga menegaskan bahwa dalam tahap pelaksanaan kegiatan, terdakwa tidak memiliki peran serta dan tidak pernah menerima ataupun diberikan uang sepeser pun terkait proyek yang dipersoalkan.
Lebih lanjut, ahli yang dihadirkan oleh jaksa, baik auditor dari BPKP maupun ahli hukum, juga tidak dapat menjelaskan secara konkret bentuk penyimpangan yang dituduhkan.
“Bahkan auditor dari BPKP sendiri menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan audit terhadap proses penganggaran yang dipersoalkan dalam perkara ini,” jelasnya.
Dedy menambahkan, dari alat bukti yang diajukan oleh JPU juga tidak ada satupun yang mampu membuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh H. Muslim. Sebaliknya, tim penasihat hukum justru berhasil menunjukkan bahwa proses penganggaran APBD berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Reporter: Roger Claudio
