Jakarta, detiksatu.com || Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat negara untuk tidak menyelenggarakan acara open house secara mewah atau berlebihan menjelang Hari Raya Idulfitri 2026.
Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin sidang kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, dalam rangka membahas berbagai agenda pemerintahan menjelang perayaan hari besar keagamaan tersebut.
Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan teladan kepada masyarakat. Salah satu bentuk keteladanan itu adalah dengan menunjukkan sikap sederhana dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam penyelenggaraan open house saat Idulfitri.
Menurut Presiden, tradisi open house memang merupakan bagian dari budaya silaturahmi yang baik dan telah lama dilakukan oleh para pejabat negara maupun masyarakat luas.
Namun ia mengingatkan agar kegiatan tersebut tidak dilakukan secara berlebihan, apalagi menampilkan kemewahan yang dapat menimbulkan kesan tidak peka terhadap kondisi masyarakat.
“Sebagai pejabat negara, kita harus memberi contoh kepada rakyat. Jangan sampai perayaan yang seharusnya menjadi momen kebersamaan justru terlihat berlebihan,” ujar Presiden dalam arahannya kepada para menteri dan pejabat tinggi negara. Jakarta, (13/3/2026).
Presiden juga menyoroti kondisi masyarakat di berbagai daerah yang saat ini masih menghadapi sejumlah kesulitan. Beberapa wilayah diketahui masih berjuang memulihkan diri dari dampak bencana alam, sementara sebagian masyarakat lainnya menghadapi tekanan ekonomi dan berbagai tantangan sosial.
Karena itu, menurut Presiden, pemerintah perlu menunjukkan empati dan kepedulian terhadap kondisi tersebut.
Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengedepankan kesederhanaan dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan perayaan hari besar, termasuk kegiatan open house di lingkungan pejabat negara.
Ia menilai bahwa sikap sederhana tidak hanya mencerminkan kepekaan sosial, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan menunjukkan gaya hidup yang tidak berlebihan, pejabat negara diharapkan dapat memperlihatkan bahwa mereka benar-benar memahami situasi yang dihadapi rakyat.
Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang pejabat untuk tetap membuka kesempatan bersilaturahmi dengan masyarakat saat Idulfitri. Tradisi saling berkunjung dan mempererat hubungan sosial tetap dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat.
Namun Presiden menekankan agar kegiatan tersebut dilakukan secara wajar, sederhana, dan tidak menimbulkan pemborosan. Open house yang digelar sebaiknya lebih menekankan pada makna kebersamaan dan kedekatan antara pejabat dengan masyarakat, bukan pada kemewahan atau pesta yang berlebihan.
Beberapa pejabat yang hadir dalam sidang kabinet menyatakan dukungan terhadap arahan tersebut. Mereka menilai kebijakan ini dapat menjadi pengingat bagi seluruh aparatur negara untuk tetap menjaga sikap rendah hati dan tidak menonjolkan kemewahan di tengah masyarakat.
Pengamat kebijakan publik juga menilai langkah tersebut sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat citra kesederhanaan dalam birokrasi. Dengan adanya arahan langsung dari Presiden, diharapkan para pejabat di tingkat pusat maupun daerah dapat menyesuaikan pelaksanaan kegiatan perayaan Idulfitri agar lebih sederhana dan berorientasi pada nilai kebersamaan.
Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mendorong penggunaan anggaran yang lebih bijak. Pemerintah ingin memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat lebih difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menjelang Idulfitri 2026, pemerintah juga tengah mempersiapkan berbagai langkah untuk memastikan kelancaran perayaan hari besar umat Islam tersebut. Sejumlah kementerian terkait telah diminta untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, memastikan kelancaran arus mudik, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di sejumlah wilayah.
Dengan adanya arahan mengenai kesederhanaan dalam penyelenggaraan open house, Presiden berharap seluruh pejabat pemerintah dapat menunjukkan kepemimpinan yang lebih peka terhadap kondisi rakyat.
Sikap tersebut dinilai penting untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa pejabat negara merupakan pelayan publik yang harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat.
Red-Ervinna
