Jakarta, detiksatu.com || Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar jumpa pers di hadapan awak media terkait langkah strategis revitalisasi internal institusi. Agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi antara TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang digelar di Mabes TNI, Jakarta, (25/3/2026).
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan bahwa rapat tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri Pertahanan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI, serta Kasum TNI dan jajaran pejabat utama dari Kemenhan dan Mabes TNI.
Dalam keterangannya, Aulia menegaskan bahwa pertemuan tersebut secara khusus membahas langkah-langkah konkret dalam memperkuat revitalisasi internal TNI, baik dari sisi organisasi, kedisiplinan prajurit, hingga penguatan sistem penegakan hukum di lingkungan militer.
"Hari ini telah dilaksanakan rapat bersama antara Kementerian Pertahanan dan TNI yang dihadiri oleh Menhan, Wamenhan, Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, dan Kasum TNI serta pejabat utama Kemenhan dan Mabes TNI. Rapat ini membahas tentang revitalisasi internal TNI," ujar Aulia dalam konferensi pers.
Menurut Aulia, langkah revitalisasi tersebut merupakan bagian dari implementasi arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya memperkuat penegakan hukum di tubuh TNI sekaligus menjaga kehormatan serta integritas institusi negara.
Arahan tersebut, lanjut Aulia, juga sejalan dengan pernyataan Presiden dalam wawancara yang disampaikan pada 23 Maret 2026, di mana Presiden menegaskan perlunya reformasi berkelanjutan dalam tubuh aparat negara, termasuk TNI.
"Hal ini dilakukan sejalan dengan arahan Bapak Presiden RI untuk memperkuat penegakan hukum serta menjaga kehormatan institusi negara," jelasnya.
Lebih lanjut, TNI menegaskan komitmennya untuk tidak mentoleransi segala bentuk pelanggaran hukum maupun pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh prajurit.
Aulia menekankan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak secara tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"TNI menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI," tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa bentuk penindakan dapat berupa proses hukum melalui pengadilan militer hingga sanksi administratif berat, termasuk pemecatan tidak dengan hormat bagi prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran serius.
Aulia juga menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga profesionalisme TNI sebagai institusi pertahanan negara yang dipercaya oleh masyarakat.
Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik serta memastikan bahwa setiap prajurit memegang teguh nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
"Terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, TNI menyatakan tidak memberikan toleransi. Semua akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ungkapnya.
Selain penegakan hukum, revitalisasi internal yang dibahas juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembenahan sistem pengawasan internal, serta penguatan sinergi antara TNI dan Kementerian Pertahanan dalam menghadapi tantangan pertahanan modern.
Pengamat militer menilai langkah ini sebagai bagian penting dari transformasi TNI menuju institusi yang semakin profesional, modern, dan adaptif terhadap dinamika keamanan global maupun domestik. Reformasi internal dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah pertahanan internasional.
Dengan adanya komitmen kuat dari pimpinan TNI dan dukungan penuh dari pemerintah, diharapkan langkah revitalisasi ini dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga TNI mampu menjalankan tugasnya secara optimal dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Red-Ervinna
