Foto: Uskup Keuskupan Larantuka, Mgr. Yohanes Hans Monteiro, Pr bersama para tokoh umat, Selasa, 17 Maret 2026. (Sumber Foto: komsoskeuskupanlarantuka.id)
Lembata, detiksatu.com || Uskup Keuskupan Larantuka, Mgr. Yohanes Hans Monteiro, Pr menggelar pertemuan bersama para tokoh umat wilayah Atadei, Kabupaten Lembata, NTT, guna menyikapi rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) atau geotermal di wilayah tersebut.
Pertemuan yang berlangsung di Aula Paroki Lewoleba pada Selasa (17/3/2026) ini menjadi ruang dialog antara Gereja dan masyarakat dalam merespons isu yang tengah berkembang.
Sejak awal pertemuan, Uskup mengajak seluruh peserta untuk melihat persoalan pembangunan dengan hati yang jernih dan pikiran terbuka.
"Setiap upaya pembangunan harus berorientasi pada masa depan manusia, kemajuan bersama, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh," kata Uskup Keuskupan Larantuka, Mgr. Yohanes Hans Monteiro, dilansir detiksatu dari komsoskeuskupanlarantuka.id, Rabu (17/3).
Menurut Uskup, Gereja tidak menolak pembangunan, namun memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar membawa kebaikan, bukan justru menimbulkan persoalan baru di tengah kehidupan umat.
Dalam arahannya, Uskup secara tegas menyampaikan sikap Gereja yang menolak rencana pembangunan geotermal di wilayah Flores-Lembata, termasuk kebijakan pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang menetapkan kawasan tersebut sebagai wilayah geotermal.
Ia menilai keputusan tersebut diambil tanpa pelibatan masyarakat secara memadai, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat.
Lebih lanjut, Uskup menegaskan bahwa ada potensi dampak negatif dari proyek tersebut, terutama terkait lingkungan hidup dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal.
Karena itu, ia mengajak umat untuk bersama-sama memperjuangkan suara Gereja sebagai bentuk tanggung jawab iman dalam menjaga ciptaan.
Kepada para imam dan pelayan pastoral, Uskup memberikan penekanan khusus agar tetap mengedepankan pendekatan yang bijaksana dalam mendampingi umat.
"Peran Gereja bukan untuk memprovokasi, melainkan memberikan pemahaman yang benar, menghadirkan solusi, dan membangun komunikasi yang sehat," jelas Uskup Mgr. Yohanes Hans Monteiro, Pr.
Kehadiran Gereja, menurutnya, harus menjadi tanda harapan yang membawa ketenangan dan kejelasan di tengah situasi yang sensitif.
Dalam konteks yang lebih luas, Uskup juga mengungkapkan bahwa para uskup di wilayah Gerejawi Ende berencana membentuk tim advokasi guna menempuh jalur hukum terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat lokal.
Meski demikian, ia tetap mengajak semua pihak menjaga semangat persatuan. Ia mengingatkan moto tahbisan episkopalnya, “Satu Tubuh, Satu Roh, dan Satu Pengharapan,” yang dalam bahasa Lamaholot dikenal sebagai “Taan Toou,” sebagai landasan untuk tetap berjalan bersama di tengah perbedaan pandangan.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keharmonisan sosial. Menurutnya, isu geotermal tidak boleh menjadi sumber perpecahan, melainkan harus dihadapi dengan semangat persaudaraan dan kebersamaan.
Sebagai tindak lanjut, pertemuan tersebut merencanakan pembentukan tim pemantau yang akan bertugas memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak pembangunan geotermal, baik dari sisi positif maupun negatif, agar masyarakat dapat mengambil keputusan secara bijaksana.
Pertemuan ini dihadiri sejumlah tokoh Gereja dan masyarakat, antara lain Deken Lembata RD. Philipus Sinyo da Gomez, Pastor Paroki Lerek RD. Kristo Soge, Pastor Paroki Kalikasa RD. Emanuel Temaluru, Pastor Paroki Lewoleba RD. Blasius Kleden, Kepala Desa Atakore Yoakin Wato, Kepala Desa Nubahaeraka Vinsensius Nuba, serta perwakilan Dewan Pastoral dari beberapa paroki.
Kegiatan diawali dengan doa pembukaan dan diakhiri dengan berkat perutusan dari Uskup.
Pertemuan ini menjadi wujud kehadiran Gereja yang terus berjalan bersama umat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, dengan tetap menjunjung tinggi nilai dialog, persatuan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik.
Sebelumnya, Front Masyarakat Lembata untuk Keadilan (FRONTAL) menemui Uskup Keuskupan Larantuka, Mgr. Yohanes Hans Monteiro, Pr di Aula Paroki Maria Banneux pada Senin, 16 Maret 2026.
Pertemuan tersebut membahas aspirasi penolakan umat Stasi Watuwawer (Desa Atakore) terhadap rencana pembangunan geothermal di wilayah Atadei, khususnya di Stasi Watuwawer.
Dalam audiensi tersebut, FRONTAL hadir bersama Forum Komunikasi Pemuda Atakore (FKPA), tokoh adat, serta perwakilan perempuan dari Desa Atakore.
Mereka menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai muncul akibat rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Atadei.
Juru Bicara FRONTAL, Philipus Payong, mengungkapkan bahwa pihaknya menyampaikan berbagai dugaan manipulasi terhadap umat Stasi Watuwawer guna memperoleh legitimasi atas proyek geothermal tersebut.
Dugaan ini juga disampaikan langsung oleh tokoh adat yang merupakan umat Katolik kepada Uskup Larantuka.
“Salah satu tokoh adat menyampaikan bahwa dirinya menolak geothermal. Namun, saat diwawancarai terkait kamtibmas, pernyataannya diberitakan seolah-olah mendukung geothermal, padahal ia tidak pernah menyatakan hal tersebut,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada detiksatu, Selasa, 17 Maret 2026, pukul 11.30 WITA.
Selain itu, FRONTAL juga menyampaikan adanya pencatutan nama tokoh adat dan tokoh perempuan dalam isu dukungan terhadap proyek tersebut.
Menurut FRONTAL, para tokoh yang namanya dicatut (dalam Keputusan Bupati Lembata Nomor 163 Tahun 2026 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pendamping Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Atadei 2×5 Megawatt) telah menyampaikan klarifikasi secara langsung kepada Uskup Keuskupan Larantuka.
Dalam pertemuan itu, turut dibahas pula kerentanan wilayah Atadei sebagai lokasi pembangunan PLTP. FRONTAL menilai, aspek penting seperti geologi, geofisika, geokimia, serta potensi kebencanaan belum dijelaskan secara komprehensif kepada masyarakat, khususnya umat di Stasi Watuwawer, Desa Atakore.
"Hal ini merupakan bagian penting yang harus diketahui warga sebelum dieksploitasi, mengingat eksploitasi akan segera dilakukan. Jadi, hal-hal ini yang membuat kami akhirnya menemui Uskup Frans Monteiro untuk menyampaikan dugaan manipulasi kepada umat di Stasi Watuwawer,” kata Philipus Payong.
Reporter: Emanuel Boli
