Ia berkata, untuk menjawab krisis energi, maka perlu dilakukan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
EBT yang dimaksudkan, seperti energi matahari, energi angin, energi air, energi arus laut, termasuk energi panas pumi (geothermal).
"Namanya energi baru terbarukan bukan berarti tanpa masalah dan risiko? Sejauh ini secara pribadi, saya terlihat seperti menolak geothermal," kata Raring kepada detiksatu, Kamis, 23 April 2026, pukul 10.00 WITA.
Ia menegaskan, kalau masih ada masyarakat yang menolak maka masih ada sesuatu yang belum tuntas tentang geothermal, proyek strategis nasional (PSN) itu.
"Maka tugas kita adalah menuntaskan yang belum tuntas sampai semua yakin baru melanjutkan proses," ujarnya.
Ketua FPRB juga mendorong proses secara transparan.
"Kalau ini barang bagus kenapa pakai sembunyi-sembunyi, bahkan mengabaikan proses?" katanya.
Selain itu, pria akrab disapa Achan Raring itu menegaskan pentingnya pendekatan yang humanis dan berkeadilan.
"Pakailah cara pendekatan yang humanis sehingga orang merasa aman dan nyaman bukan dengan pendekatan kuasa, aparat dan alat negara untuk menekan bahkan dalam tanda petik intimidatif," katanya.
Selain itu, (pemerintah/pengembang/korporasi-, red) harus berani menyampaikan fakta sesungguhnya tentang geothermal, termasuk dampak negatifnya.
"Selama ini, pengembang hanya omong positif saja seolah ini barang tanpa masalah. Pada hal di tempat lain kita lihat masalahnya telanjang," ujar Raring.
Dia menegaskan, semua tahapan harus mempertimbangkan keadilan ekologi dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan hidup.
Menurut dia, energi baru terbarukan adalah jawaban atas krisis energi akibat perubahan iklim, tetapi jangan sampai pelaksanaanya dalam setiap tahapannya justru sedang ikut memperparah dan memperburuk krisi iklim.
"Pada akhirnya, keputusan ada di tangan masyarakat, jadi kalau masyarakat bersikukuh tidak terima atau tolak maka para pihak sudah harus siap sampai pada kondisi ini," jelas Achan Raring.
Sebagai Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (F.PRB) yang Fokus memperjuangkan isu untuk pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dan Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim (PRB/MAPI).
"Kami selalu mempertimbangkan segala sesuatunya dari prespektif kebencanaan dengan melihat potensi kapasitas, potensi kerentanan dan potensi risiko untuk keberlanjutan atau sustainability," katanya.
"Kalau sampai terus memaksakan barang ini harus jadi, lalu menggunakan cara-cara yang tidak sehat, pertanyaannya: apakah karena pengembang sudah terlanjur pinjam uang besar ke bank dunia?" tegasnya.
Terkait isu lingkungan lainnya, ia mengatakan bahwa kerusakan lingkungan di Lembata sudah masuk kategori darurat.
"Kerusakan lingkungan ini terjadi karena eksploitasi yang berlebihan," kata Mikhael.
Mikhael menjelaskan, kerusakan lingkungan yang terjadi, misal, pencemaran (polusi) udara, air dan tanah akibat sampah tertama sampah plastik, dan sampah rumah tangga yang mencemari kali, hutan, tanah, udara dan laut.
Ia berkata, meskipun pemeritah daerah telah menetapkan sampah sebagai salah satu prioritas masalah daerah dengan sejumlah kebijakannya namun masalah sampah sampai saat ini menjadi masalah yang sulit terurai.
Selain itu, penebangan liar, ladang berpindah, kebakaran hutan, sampai pada pertambangan tanpa izin (PETI) atau kuari liar sangat berkontribusi pada berkurangnya luas hutan yang sebenarnya disadari sebagai paru-paru dunia dan penjaga keseimbangan ekosistem.
"Kepunahan spesies akibat kerusakan habitat dan berkurangnya luas hutan sangat berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati," katanya.
Selain itu, lanjut dia, krisis sumber daya air dan ranah, ancaman bencana kekeringan, banjir,erosi dan cuaca ekstim termasuk ulah manusia (kenakalan oknum-oknum tertentu) ikut berkontribusi terhadap hilangnya keanekaragaman hayati.
"Kalau dicermati isu-isu ini saling terkait satu dengan yang lainnya dan keseluruhan masalah ini sesungguhnya dimulai dari aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan tidak memperdulikan kaidah-kaidah lingkungan, sehingga kini menjadi krisis nyata yang membutuhkan tindakan segera," tandasnya.
Lebih lanjut, Ketua FPRB Lembata mengatakan Hari Bumi 22 April 2026 menjadi momentum refleksi bagi semua pihak, termasuk unsur pentaheliks, untuk berkontribusi secara sadar dan kolektif dalam mengurangi dampak krisis iklim serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.
Mengusung tema “Our Power, Our Planet” (Kekuatan Kita, Planet Kita), peringatan Hari Bumi tahun ini menekankan peran aktif masyarakat dalam perlindungan lingkungan, mencakup aspek energi, air bersih, pangan, hingga pembiayaan.
“Peringatan ini perlu diisi dengan aksi nyata sebagai wujud kecintaan dan kepedulian kita pada ibu bumi, rumah kita satu-satunya,” tutupnya.
Reporter: Emanuel Boli
