Gayo Lues.Detiksatu.com || Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 4 Dabun Gelang,Kabupaten Gayo Lues, kini menjadi sorotan publik. Sejumlah komponen anggaran dalam laporan Tahun 2024 hingga 2025 dinilai tidak masuk akal, berpola kaku,bahkan terkesan seperti hasil copy-paste administrasi.seluruh laporan terlihat rapi di atas kertas.Tidak ada selisih.Tidak ada kekurangan.Semua angka tampak sempurna. Namun ketika dibedah lebih dalam, justru muncul dugaan kuat bahwa pengawasan Dana BOS selama ini hanya sebatas formalitas belaka.
Apakah benar-benar bekerja mengawasi penggunaan uang negara, atau hanya sibuk memeriksa berkas tanpa pernah turun melihat fakta di lapangan.Sorotan paling mencolok terlihat pada pembayaran honor tenaga honorer.Dalam empat tahap berturut-turut, nominalnya tercatat persis sama Rp18.500.000 setiap tahap.Tidak berubah.Tidak bergeser.Tidak kurang satu rupiah pun.Publik menilai kondisi ini sangat janggal.Sebab pembayaran honor seharusnya mengikuti kondisi riil di sekolah, mulai dari jumlah guru, absensi, hingga perubahan tenaga pengajar.Ini bukan mesin fotokopi anggaran.Masa empat tahap berturut-turut angkanya bisa sama persis? kritik salah satu Pemantau Keuangan Negara ( PKN ) pendidikan.
Tak hanya itu, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana juga memunculkan tanda tanya.Pada Tahun 2025 Tahap 1 hanya tercatat Rp2,1 juta,namun tiba-tiba melonjak tajam menjadi Rp12,1 juta pada Tahap 2.Publik mempertanyakan, kerusakan besar apa yang terjadi di sekolah hingga anggaran membengkak drastis?.Jika memang ada rehabilitasi atau perbaikan besar, pihak sekolah diminta membuka bukti fisik pekerjaan secara terang-benderang.
Kejanggalan lain terlihat pada pengembangan perpustakaan.Tahun 2024 Tahap 2 muncul anggaran Rp16,8 juta, kemudian Tahun 2025 Tahap 1 kembali muncul Rp14,5 juta.Pertanyaannya, di mana buku-buku itu sekarang?.Apakah benar ada pengadaan sebesar itu, atau hanya angka cantik dalam laporan?.Lebih ironis lagi, biaya listrik dan internet sekolah tercatat identik hingga digit terakhir selama dua tahun berturut-turut.Tahap 1 Tahun 2024 dan 2025 sama-sama Rp2.682.000. Tahap 2 juga sama-sama Rp2.712.000.
Salah satu anggota Pemantau Keuangan Negara ( PKN ).menilai hal itu sulit diterima akal sehat.Sebab pemakaian listrik dan internet pasti berubah sesuai penggunaan.Kalau angka tagihan dua tahun sama persis, jangan salahkan masyarakat kalau curiga laporan dibuat di meja, bukan berdasarkan tagihan asli,ujar anggota PKN.
Tak berhenti di situ, biaya administrasi sekolah juga dinilai terlalu rakus anggaran. Dalam beberapa tahap, nilainya mencapai Rp17 juta hingga Rp18 juta per semester, padahal jumlah siswa hanya sekitar 115 orang.Pos administrasi selama ini memang sering disebut sebagai wilayah paling rawan dimainkan karena rincian penggunaannya sulit diawasi publik.Kondisi ini membuat kritik mengarah kepada pihak pengawas Dana BOS, dinas pendidikan, hingga aparat pengawasan internal pemerintah.
Publik menilai pengawasan selama ini terkesan mandul.Laporan yang terlihat rapi langsung dianggap aman,tanpa ada keberanian membongkar apakah penggunaan anggaran benar-benar sesuai fakta di lapangan.Jika pola seperti ini terus dibiarkan,maka jangan heran kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana BOS semakin runtuh.Sebab uang BOS bukan milik pribadi. Itu uang negara. Uang rakyat. Uang untuk pendidikan anak-anak.
Masyarakat kini mendesak Inspektorat, Dinas Pendidikan, hingga aparat penegak hukum segera turun melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana BOS di SD Negeri 4 Dabun Gelang.Karena publik mulai lelah melihat pendidikan dijadikan tameng, sementara dugaan permainan anggaran terus lolos tanpa sentuhan pengawasan yang serius.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SD Negeri 4 Dabun Gelang belum memberikan keterangan resmi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi guna menjaga keberimbangan informasi.
Reporter : Dir
Tidak ada komentar:
Posting Komentar