Informasi yang dihimpun menyebutkan, pelatihan keamanan pangan dan pelatihan penjamah makanan yang menjadi syarat utama penerbitan SHLS disebut belum dilaksanakan.Namun anehnya, sertifikat justru telah lebih dulu keluar.Kondisi ini memicu pertanyaan serius di tengah masyarakat. Bagaimana mungkin dokumen yang berkaitan langsung dengan kesehatan publik bisa diterbitkan ketika syarat fundamentalnya belum tuntas???
Padahal SHLS bukan sekadar administrasi formal. Sertifikat tersebut merupakan bentuk pengakuan bahwa suatu tempat pengolahan makanan telah memenuhi standar higiene dan sanitasi sesuai ketentuan kesehatan.Artinya, setiap tahapan penerbitannya semestinya dilakukan secara ketat, profesional, dan tidak boleh asal lolos.Kalau benar pelatihan belum dilakukan tetapi sertifikat sudah diterbitkan, ini persoalan serius.Jangan sampai prosedur kesehatan dipermainkan hanya demi mengejar formalitas, ujar salah satu warga.
Sorotan kini mengarah kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues sebagai pihak yang memiliki kewenangan menerbitkan SHLS.Publik mempertanyakan apakah proses verifikasi benar-benar dilakukan sesuai aturan,atau justru ada prosedur yang dilangkahi.Lebih memprihatinkan lagi, persoalan ini muncul di tengah pentingnya pengawasan keamanan pangan. Dapur MBG berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat. Kesalahan dalam standar higiene bukan hanya berisiko administratif, tetapi dapat berdampak pada kesehatan publik.
Jika dugaan ini benar,maka penerbitan SHLS terkesan berubah menjadi sekadar stempel legalitas,bukan hasil pemeriksaan ketat sebagaimana mestinya. Situasi ini dinilai berbahaya karena dapat menciptakan preseden buruk dalam tata kelola pengawasan kesehatan daerah.Pengamat menilai, lemahnya ketegasan terhadap prosedur justru membuka ruang bagi praktik administrasi yang terkesan dipaksakan. Ketika syarat belum lengkap tetapi dokumen sudah diterbitkan,maka publik berhak mempertanyakan integritas sistem pengawasan itu sendiri.
Tak sedikit warga meminta agar persoalan ini dievaluasi secara menyeluruh.Transparansi dinilai penting agar tidak muncul dugaan adanya kelalaian, pembiaran, ataupun praktik asal terbit dalam penerbitan dokumen kesehatan.Jangan sampai sertifikat kesehatan kehilangan marwahnya. Kalau aturan bisa dilonggarkan sebelum syarat dipenuhi, lalu di mana letak perlindungan terhadap masyarakat? kata seorang warga lainnya.
Kini masyarakat menanti penjelasan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues terkait dasar penerbitan SHLS tersebut. Sebab dalam urusan kesehatan masyarakat, yang dibutuhkan bukan sekadar cepat menerbitkan dokumen, melainkan kepastian bahwa seluruh prosedur benar-benar dijalankan tanpa kompromi.
Sementara itu, hasil konfirmasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues menyebutkan.Waalaikumsalam,Dinda.Sejauh ini, SHLS yang kami keluarkan telah melalui instrumen Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dan dinyatakan memenuhi syarat, dibuktikan dengan dokumentasi before–after atas tindak lanjut hasil rekomendasi IKL.
Reporter : Dir
Tidak ada komentar:
Posting Komentar