Berdasarkan informasi yang dihimpun detiksatu.com dari sejumlah warga, harga Elpiji 3 kg di beberapa wilayah mengalami kenaikan yang bervariasi. Di wilayah Kedamin, Kecamatan Putussibau Selatan, harga gas bersubsidi dilaporkan mencapai Rp65 ribu per tabung.
Sementara itu, di wilayah Putussibau Utara atau kawasan dalam kota, harga Elpiji 3 kg sempat berada di kisaran Rp55 ribu per tabung. Namun pada sore hari, sejumlah warga melaporkan harga kembali meningkat hingga mencapai Rp70 ribu per tabung di beberapa titik pengecer.
Sumardi, warga Kedamin, mengaku kesulitan memperoleh Elpiji 3 kg dalam beberapa pekan terakhir.
"Kalau ada barang, harganya sudah sekitar Rp65 ribu per tabung. Kadang harus mencari ke beberapa tempat baru bisa dapat," ujarnya kepada detiksatu.com.
Keluhan serupa disampaikan Sainah, warga Putussibau Utara. Menurutnya, harga Elpiji 3 kg saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi normal.
"Biasanya tidak setinggi ini. Sekarang sekitar Rp55 ribu per tabung dan barangnya juga tidak selalu tersedia," katanya.
Di kawasan Simpang Pasantren, Kedamin, warga juga melaporkan harga Elpiji 3 kg di tingkat pengecer telah mencapai Rp70 ribu per tabung. Kondisi tersebut dinilai semakin memberatkan masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah yang bergantung pada gas bersubsidi untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
Sejumlah warga mempertanyakan penyebab terjadinya kelangkaan dan lonjakan harga tersebut. Mereka berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera melakukan pengawasan distribusi serta penelusuran terhadap rantai pasok Elpiji 3 kg bersubsidi agar kondisi dapat kembali normal.
"Kami hanya ingin gas mudah didapat dan harganya sesuai ketentuan. Jangan sampai masyarakat terus kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok," ujar Fatimah, warga Putussibau.
Warga juga meminta Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, aparat kepolisian, serta instansi terkait untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi Elpiji 3 kg bersubsidi. Mereka mendesak agar pangkalan, agen, distributor maupun pihak lain yang terbukti menjual Elpiji bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau melakukan penyimpangan distribusi diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut warga, penegakan aturan yang konsisten diperlukan untuk mencegah praktik penimbunan, penyalahgunaan distribusi, maupun permainan harga yang berpotensi merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat subsidi.
"Kami meminta pemerintah daerah, DPRD, dan aparat penegak hukum turun langsung ke lapangan. Jika ada pihak yang terbukti menjual di atas ketentuan atau menyalahgunakan distribusi, harus ditindak sesuai aturan yang berlaku," kata Sumardi.
Hingga berita ini diterbitkan, detiksatu.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari berbagai pihak terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Pertamina, agen penyalur, dan aparat penegak hukum mengenai penyebab kelangkaan serta kenaikan harga Elpiji 3 kg bersubsidi tersebut.
Media ini juga telah mencoba menghubungi anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Stepanus, guna meminta tanggapan terkait keluhan masyarakat. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada respons yang diterima redaksi.
Selain itu, permintaan konfirmasi juga telah disampaikan kepada Kapolres Kapuas Hulu terkait kondisi yang terjadi di lapangan. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi yang diberikan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai efektivitas pengawasan distribusi Elpiji 3 kg bersubsidi di Kabupaten Kapuas Hulu. Warga berharap pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait dapat segera mengambil langkah konkret untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bagi masyarakat.
detiksatu.com akan terus melakukan upaya konfirmasi dan menyajikan perkembangan informasi dari seluruh pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.(Adi*ztc)
