Lebak,detiksatu.com || Polemik terkait dugaan pelayanan di Puskesmas Maja terus menjadi perhatian berbagai pihak. Menyikapi persoalan tersebut, Ketua GEMPAR berencana mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Lebak guna meminta penjelasan dan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Senin,(29/06/2026).
Langkah tersebut diambil setelah munculnya berbagai keluhan dan laporan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di Puskesmas Maja, termasuk dugaan keterlambatan penanganan pasien serta persoalan rujukan yang belakangan menjadi sorotan publik.
Ketua GEMPAR, H. Suryadi menilai bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara profesional, cepat, dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.
"Kami memandang perlu adanya Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Lebak agar persoalan ini dapat dibahas secara terbuka dan objektif. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal dan berkeadilan," ujarnya.
Menurutnya, RDP tersebut diharapkan dapat menghadirkan seluruh pihak terkait, mulai dari pihak Puskesmas Maja, instansi kesehatan, hingga pemerintah daerah, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terjadi serta langkah perbaikan yang harus dilakukan ke depan.
H. Suryadi juga menegaskan bahwa agenda tersebut bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk pengawasan sosial agar pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan, dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.
"Jika ditemukan adanya kekurangan atau pelanggaran prosedur, maka harus ada evaluasi dan perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Keselamatan dan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama," tambahnya.
Sementara itu, masyarakat berharap polemik yang terjadi dapat menjadi momentum bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Lebak, khususnya di wilayah pelayanan Puskesmas Maja.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Puskesmas Maja belum memberikan keterangan resmi terkait rencana RDP tersebut.
(Jul)
