Surabaya, detiksatu.com || Aliansi Madura Indonesia (AMI) melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) secara tegas menolak wacana pemekaran daerah pemilihan (dapil) di Surabaya. Minggu,(28/06/2026). Organisasi tersebut menilai kebijakan tersebut bukan merupakan kebutuhan mendesak masyarakat dan berpotensi menimbulkan polemik baru dalam proses demokrasi.
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, mengatakan bahwa pembahasan mengenai pemekaran dapil seharusnya tidak menjadi prioritas di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat, seperti lapangan pekerjaan, kemiskinan, pelayanan publik, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran yang dinilai lebih membutuhkan perhatian serius dari para pemangku kebijakan.
"Kami menolak wacana pemekaran dapil apabila hanya didasarkan pada kepentingan politik tertentu. Demokrasi harus dibangun untuk memperkuat representasi rakyat, bukan menjadi instrumen yang justru membuka ruang kepentingan segelintir pihak," tegas Baihaki.
Menurutnya, perubahan konfigurasi dapil harus memiliki dasar yang kuat, transparan, serta benar-benar bertujuan meningkatkan kualitas keterwakilan masyarakat, bukan sekadar mengubah peta politik menjelang kontestasi pemilu.
AMI juga mengingatkan agar penyelenggara pemilu tetap menjaga independensi dan tidak mengambil kebijakan yang dapat menimbulkan persepsi publik bahwa perubahan dapil dilakukan untuk menguntungkan pihak atau kelompok politik tertentu.
"Jangan sampai energi bangsa dihabiskan untuk membahas perubahan dapil, sementara persoalan yang langsung dirasakan masyarakat belum terselesaikan. Rakyat membutuhkan solusi konkret, bukan manuver politik yang berpotensi menambah beban demokrasi," lanjutnya.
Lebih lanjut, AMI mendesak seluruh pihak untuk mengedepankan kepentingan masyarakat luas dibandingkan kepentingan elektoral sesaat.
Menurut organisasi tersebut, apabila perubahan dapil memang diperlukan, maka prosesnya harus melalui kajian akademis yang komprehensif, melibatkan partisipasi publik secara luas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.
AMI akan mengawal setiap kebijakan yang berkaitan dengan demokrasi agar tetap berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan politik sesaat.
Demokrasi adalah milik rakyat, sehingga setiap perubahan sistem harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan kecurigaan dan perpecahan," tutup Baihaki.
(Jul)
