"AKSI NASIONAL COPOT TEDDY, SELAMATKAN INTEGRITAS NEGARA: MENOLAK SKANDAL KENAIKAN PANGKAT, REKAYASA AKADEMIK, DAN MANIPULASI KEBIJAKAN NEGARA"
Aksi dipimpin langsung oleh Ketua Umum GAMIS Indonesia, Fahri Salim, S.H., yang dalam orasinya menyampaikan berbagai kritik terhadap posisi dan pengaruh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menurut mereka telah menimbulkan polemik serius terkait integritas tata kelola negara.
Menurut Fahri Salim, aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan upaya menjaga marwah institusi negara dari praktik-praktik yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip meritokrasi dan transparansi.
"Kami hadir hari ini bukan karena kebencian kepada seseorang. Kami hadir karena kecintaan kami kepada Republik Indonesia. Ketika muncul berbagai dugaan penyimpangan yang menyangkut jabatan publik, maka rakyat memiliki hak untuk bertanya, mengkritik, dan menuntut pertanggungjawaban." lugas Fahri.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan peserta aksi, GAMIS Indonesia menyampaikan enam poin keberatan utama, yakni:
1. Dugaan anomali kenaikan pangkat.
2. Dugaan pelanggaran akademik dalam pendidikan Seskoad.
3. Pemberian penghargaan Bintang Mahaputera yang dinilai kontroversial.
4. Dugaan manipulasi regulasi terkait jabatan Sekretaris Kabinet.
5. Dugaan arogansi birokrasi dan pembatasan akses terhadap Presiden.
6. Dugaan tertutupnya akses masukan ekonomi kepada Presiden.
Fahri menilai berbagai polemik tersebut harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
"Negara tidak boleh dikelola dalam ruang yang gelap. Semakin besar kewenangan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menjawab pertanyaan publik. Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan terhadap sistem yang seharusnya dibangun di atas integritas dan meritokrasi." kata Fahri
Dalam orasinya, Fahri juga menyoroti pemberian penghargaan Bintang Mahaputera kepada Teddy Indra Wijaya yang menurutnya menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
"Kami mempertanyakan dasar pertimbangan pemberian Bintang Mahaputera kepada Saudara Teddy Indra Wijaya. Penghargaan negara adalah kehormatan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, publik berhak mengetahui apa kontribusi luar biasa yang menjadi dasar pemberian penghargaan tersebut." Tegas Fahri.
Ia menambahkan bahwa muncul pertanyaan publik terkait pemberian penghargaan tersebut mengingat masih terdapat sejumlah pejabat tinggi negara yang memiliki masa pengabdian panjang dan tanggung jawab strategis.
"Di mata masyarakat muncul pertanyaan, bagaimana mungkin Teddy Indra Wijaya telah menerima penghargaan tersebut sementara Panglima TNI dan Kapolri yang memimpin institusi besar negara dengan tanggung jawab yang sangat besar belum menerima penghargaan yang sama. Kami meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka dasar pertimbangannya agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan istimewa." Fahri menjelaskan.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti polemik pendidikan militer yang dijalani Teddy Indra Wijaya. Mereka mempertanyakan bagaimana proses pendidikan tersebut dapat berjalan di tengah padatnya aktivitas sebagai pejabat negara dan meminta adanya klarifikasi yang transparan terhadap berbagai isu yang berkembang di ruang publik.
"Yang kami tuntut bukan sekadar jawaban politik, tetapi penjelasan yang dapat diuji secara objektif. Jika semua proses berjalan sesuai aturan, maka negara tidak perlu takut membuka fakta kepada rakyat." tambah Fahri
Dalam kesempatan tersebut, GAMIS Indonesia menyampaikan lima tuntutan utama, yaitu:
1. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mencopot Teddy Indra Wijaya dari jabatan Sekretaris Kabinet.
2. Mendesak dilakukan peninjauan ulang terhadap proses kenaikan pangkat dan pemberian penghargaan Bintang Mahaputera kepada Teddy Indra Wijaya.
3. Mendesak investigasi independen terhadap proses kelulusan pendidikan Seskoad yang menjadi polemik di tengah masyarakat.
4. Mendesak evaluasi terhadap penempatan dan penugasan Teddy Indra Wijaya sesuai kebutuhan institusi negara.
5. Mendesak pemerintah mengembalikan marwah jabatan Sekretaris Kabinet dan memastikan tidak ada regulasi yang disusun untuk kepentingan personal maupun kelompok tertentu.
Fahri Salim juga mengingatkan bahwa mahasiswa memiliki kewajiban moral untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
"Kami tidak sedang melawan negara. Kami sedang menjalankan amanat konstitusi sebagai warga negara yang peduli terhadap masa depan bangsa. Kritik bukan ancaman bagi demokrasi, melainkan bagian dari mekanisme untuk menjaga demokrasi tetap sehat." Jelas Fahri
"Jika ada pejabat yang dianggap terlalu kuat hingga sulit dikritik, maka tugas mahasiswa adalah memastikan ruang kritik tetap hidup. Tidak boleh ada seorang pun yang kebal dari pengawasan publik." kata fahri
Di akhir aksi, GAMIS Indonesia menegaskan bahwa gerakan tersebut tidak akan berhenti pada aksi hari ini. Organisasi tersebut berencana melakukan konsolidasi yang lebih luas dengan berbagai organisasi mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di seluruh Indonesia.
"Hari ini kami berdiri di Monas. Besok kami akan menyurati BEM-BEM seluruh Indonesia dan Nusantara. Kami ingin membangun gerakan nasional untuk mengawal integritas negara, menjaga meritokrasi, dan memastikan bahwa setiap jabatan publik dijalankan dengan penuh tanggung jawab kepada rakyat." Tegas Fahri.
"Perjuangan ini tidak berhenti sampai di sini. Selama pertanyaan publik belum dijawab secara terbuka dan transparan, kami akan terus menggunakan hak konstitusional kami untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan." tutup Fahri(Red)
