Rapat paripurna mengagendakan penyampaian pandangan umum seluruh fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Sidang berlangsung tertib setelah dinyatakan memenuhi kuorum sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD.
Dalam penyampaian pandangan umum, seluruh fraksi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas keberhasilannya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berturut-turut. Capaian tersebut dinilai mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
Tak hanya itu, fraksi-fraksi juga mengapresiasi keterbukaan pemerintah daerah dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 yang dinilai lengkap dan menjadi dasar penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran.
Rapat paripurna turut dihadiri unsur Forkopimda, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Sekretaris Daerah, pimpinan dan perwakilan perbankan, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para pemangku kepentingan, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Menanggapi apresiasi yang disampaikan seluruh fraksi, Ketua DPRD Hamdani menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh elemen pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang semakin baik.
Predikat WTP yang berhasil dipertahankan dari tahun ke tahun bukanlah sebuah capaian yang diperoleh secara instan. Ini merupakan bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan tertib, transparan, dan akuntabel. DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas kinerja tersebut dan berharap prestasi ini terus dipertahankan serta ditingkatkan demi memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Hamdani.
Ia menambahkan, berbagai catatan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan masing-masing fraksi dalam rapat paripurna akan menjadi bahan evaluasi konstruktif bagi pemerintah daerah untuk terus menyempurnakan tata kelola keuangan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.(Hen)
