Pernyataan tersebut disampaikan Hasbi usai memimpin rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan MBG bersama unsur Pemerintah Kabupaten Lebak, Kejaksaan Negeri Lebak, Badan Gizi Nasional (BGN), mitra pelaksana, yayasan, serta kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Rabu (10/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Hasbi mengaku menerima berbagai informasi terkait adanya pihak-pihak tertentu yang diduga melakukan intervensi terhadap pelaksanaan program nasional yang menjadi salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia.
"Saya tidak ragu menegakkan hukum. Pak Kajari tidak ragu, Polres Lebak juga tidak ragu. Jangan sampai program prioritas Presiden yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat justru dihambat atau diintervensi oleh pihak-pihak yang melakukan praktik premanisme," tegas Hasbi kepada wartawan.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis harus berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat tanpa adanya kepentingan kelompok maupun individu tertentu.
Meski belum merinci bentuk intervensi yang dimaksud, Hasbi mengingatkan seluruh pihak agar tidak mencoba mengambil keuntungan ataupun mengganggu jalannya program tersebut. Ia memastikan pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum akan mengawal pelaksanaan MBG agar berjalan transparan, aman, dan tepat sasaran.
"Pemerintah daerah berkomitmen mendukung penuh keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis demi kepentingan masyarakat. Karena itu, siapa pun yang berupaya menghambat atau memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi akan berhadapan dengan hukum," pungkasnya. (Jul)
