Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan,muncul pertanyaan yang sulit diabaikan,bagaimana sebuah kegiatan seremonial perpisahan dapat memunculkan biaya hingga Rp800.000 per siswa?.Jika informasi yang beredar tersebut benar,maka persoalannya bukan semata tentang besar atau kecilnya nominal.Yang lebih penting adalah transparansi,dasar pengambilan kebijakan,serta pengawasan terhadap pelaksanaannya.
Di sinilah publik mulai mempertanyakan peran pengawas sekolah.Apakah pengawas mengetahui adanya kebijakan tersebut?.Apakah pernah dilakukan evaluasi terhadap besaran biaya yang dibebankan kepada wali murid?.Ataukah pengawasan selama ini hanya sebatas memeriksa administrasi tanpa menyentuh persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat?.Pengawas pendidikan bukan sekadar jabatan formal yang hadir saat penilaian atau pemeriksaan dokumen.Pengawas memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan sekolah tidak melahirkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan keresahan publik.
Apalagi,aturan mengenai penggalangan dana di lingkungan pendidikan sudah cukup jelas.Masyarakat tentu berhak bertanya apakah penetapan nominal tertentu yang harus dibayarkan siswa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau justru berpotensi menimbulkan tafsir lain.Ironisnya, hingga kini publik belum memperoleh penjelasan terbuka mengenai dasar penetapan biaya tersebut,rincian penggunaannya,maupun mekanisme persetujuan dari wali murid.Kekosongan informasi seperti ini justru menjadi ruang subur bagi munculnya dugaan dan kecurigaan.
Yang lebih mengkhawatirkan,ketika masyarakat mulai bertanya,pihak pengawasan justru belum terlihat aktif memberikan penjelasan ataupun langkah konkret. Padahal,kehadiran pengawas sangat dibutuhkan untuk memastikan fakta yang sebenarnya.Jika pengawas tidak segera turun melakukan verifikasi, maka wajar bila muncul anggapan bahwa fungsi pengawasan hanya berjalan di atas kertas.Sebab ukuran keberhasilan pengawasan bukan banyaknya laporan yang dibuat,melainkan seberapa efektif mencegah munculnya kebijakan yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat.Selasa ( 02//06/2026 )
Pendidikan tidak boleh kehilangan kepekaan sosial. Sekolah memang membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk menyukseskan kegiatan peserta didik. Namun di sisi lain,setiap kebijakan juga harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi seluruh wali murid tanpa terkecuali.Jangan sampai acara perpisahan yang seharusnya menjadi momen bahagia justru berubah menjadi sumber beban dan kegelisahan bagi sebagian keluarga.
Karena itu,Dinas Pendidikan,pengawas sekolah, komite,dan seluruh pihak terkait perlu segera memberikan penjelasan kepada publik.Keterbukaan adalah cara terbaik menghentikan polemik.Awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala SMP Terpadu Muhammadiyah Gayo Lues terkait berbagai pertanyaan mengenai biaya perpisahan tersebut.Namun hingga berita ini diturunkan,belum ada klarifikasi maupun tanggapan resmi yang diberikan pihak sekolah.
Kini publik menunggu bukan hanya jawaban dari sekolah,tetapi juga keberanian pengawas pendidikan untuk menjalankan tugasnya secara nyata.Sebab pengawasan yang baik bukan yang hadir setelah masalah membesar,melainkan yang mampu mencegah pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul sejak awal.
Reporter : Dir
