Lembata, detiksatu.com || Anggota Bawaslu Kabupaten Lembata, Indah Purnama Dewi, menyoroti enam isu strategis yang menjadi tantangan dalam pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu saat menjadi penanggap pada kegiatan Mingguan Penanganan Pelanggaran (MINGGAR) Edisi XI yang mengangkat tema Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu.
Dalam paparannya, Indah menegaskan bahwa tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu merupakan fondasi penting dalam menjamin kualitas penyelenggaraan Pemilu.
Koordinator Divisi (Kordiv) P3S Lembata itu menjelaskan, pengawasan pada tahapan tersebut tidak hanya berorientasi pada penemuan dugaan pelanggaran, tetapi juga memastikan seluruh proses administrasi dan verifikasi berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, serta integritas data.
Enam Isu Strategis
Dalam paparannya, Indah mengidentifikasi enam tantangan utama yang perlu menjadi perhatian bersama dalam pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu.
Tantangan pertama adalah belum optimalnya pemutakhiran data partai politik pada masa non-tahapan Semester I Tahun 2026. Indah berkata, di sejumlah daerah masih sedikit partai politik yang memperbarui data melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
Kondisi tersebut, menurut dia, menyebabkan penumpukan pekerjaan menjelang pendaftaran serta berpotensi memunculkan persoalan administrasi, termasuk pencatutan identitas masyarakat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai anggota partai politik tanpa persetujuan.
"Permasalahan ini juga dipengaruhi oleh belum adanya norma hukum yang memberikan konsekuensi administratif bagi partai politik yang tidak melakukan pemutakhiran data secara berkala," ujar Indah Dewi.
Tantangan kedua berkaitan dengan kebijakan perpanjangan waktu verifikasi. Menurut Indah, perpanjangan waktu melalui surat dinas dapat menjadi solusi dalam kondisi tertentu, namun harus memiliki parameter yang objektif dan diterapkan secara konsisten agar tidak mengurangi kepastian hukum maupun menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap peserta Pemilu.
Tantangan ketiga adalah meningkatnya potensi penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam pembuatan dokumen administrasi.
Ia menuturkan, perkembangan teknologi memungkinkan pembuatan dokumen digital yang sangat menyerupai dokumen asli sehingga diperlukan penguatan kapasitas pengawas untuk mendeteksi indikasi manipulasi dokumen serta memperkuat koordinasi dengan instansi penerbit dokumen dan lembaga forensik digital.
Selanjutnya, Indah menyoroti masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap dokumen partai politik.
Padahal, menurutnya, keterlibatan masyarakat merupakan instrumen pengawasan preventif yang sangat penting guna memastikan keakuratan data kepengurusan, keanggotaan, maupun domisili partai politik sejak awal tahapan.
Tantangan kelima adalah keterbatasan infrastruktur digital, khususnya di wilayah kepulauan serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Kondisi jaringan internet, pasokan listrik, dan akses terhadap SIPOL yang belum merata masih memengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan administrasi," sebutnya.
Selain itu, Indah juga menyoroti potensi persoalan dualisme kepengurusan partai politik yang dapat memicu sengketa proses Pemilu.
Ia menegaskan bahwa Bawaslu tidak memiliki kewenangan menentukan kepengurusan partai politik yang sah, namun berkewajiban mengawasi agar KPU menjalankan seluruh tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh peserta Pemilu.
Sebagai langkah strategis, Indah mendorong penguatan regulasi mengenai kewajiban pemutakhiran data partai politik secara berkala, penyempurnaan sistem digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta optimalisasi pengawasan partisipatif melalui keterlibatan masyarakat.
Ia berujar, pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika administrasi kepartaian agar integritas penyelenggaraan Pemilu tetap terjaga.
“Penguatan pengawasan tidak cukup hanya melalui peningkatan kapasitas pengawas, tetapi juga memerlukan reformasi regulasi, penguatan sistem digital, kolaborasi antarlembaga, dan partisipasi aktif masyarakat," tuturnya.
"Dengan demikian, proses pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu dapat berlangsung secara profesional, akuntabel, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh peserta,” tutup Indah.
Kegiatan MINGGAR Edisi XI diselenggarakan di Media Center Bawaslu Kabupaten Lembata, Rabu (8/7/2026). Diskusi menghadirkan Blasius Timba sebagai pemateri, Hilario Masno sebagai fasilitator, Magdalena Yuanita Wake sebagai pemantik, serta Felixia Loru Wora sebagai moderator.
Kegiatan diikuti oleh Ketua, Anggota, dan staf Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur secara daring, dengan penanggap Indah Purnama Dewi (Anggota Bawaslu Kabupaten Lembata), Yulius Boni Geti (Anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua), dan Yusti Rambu Karadji (Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat).
Sebelumnya, Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Melpi Minalria Marpaung, menyampaikan bahwa tahapan pendaftaran dan verifikasi merupakan salah satu tahapan yang sangat penting karena menentukan peserta yang akan mengikuti seluruh proses Pemilu.
Oleh sebab itu, pengawas Pemilu harus memahami secara utuh regulasi, mekanisme, dan prosedur yang berlaku agar mampu melaksanakan pengawasan secara optimal sejak awal tahapan.
Melpi menjelaskan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan ketika terjadi dugaan pelanggaran, tetapi harus lebih mengedepankan upaya pencegahan melalui identifikasi potensi kerawanan, penyampaian saran perbaikan, serta koordinasi yang baik dengan para pemangku kepentingan.
"Pendekatan preventif tersebut diharapkan mampu meminimalkan pelanggaran maupun sengketa pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu," tambahnya.
Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Magdalena Yuanita Wake, menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh sejak proses pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi administrasi, hingga verifikasi faktual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Magdalena, Bawaslu memiliki tanggung jawab memastikan seluruh tahapan berjalan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta berpedoman pada asas kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
Ia juga menegaskan bahwa pengawas Pemilu harus memahami secara komprehensif regulasi mengenai persyaratan peserta Pemilu, mekanisme pendaftaran, serta tata cara pelaksanaan verifikasi agar mampu mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak dini.
Verifikasi administrasi, menurutnya, tidak hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen, tetapi juga harus memastikan keabsahan dan kesesuaian dokumen dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
"Sementara dalam verifikasi faktual, pengawas harus memastikan seluruh proses berlangsung objektif, transparan, tidak diskriminatif, serta memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh peserta Pemilu," pungkasnya.
Reporter: Emanuel Boli
