_Analisis Kritis Data Project Multatuli 2025-2026_
Ditulis oleh: *Timinus Gwijangge*
*KETIKA "DAMAI" DIHITUNG DENGAN TRILIUNAN DAN SENJATA*
RP 2.343.880.000.000
Dua Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah.Itu bukan anggaran sekolah. Bukan juga anggaran rumah sakit. Itu estimasi anggaran tahunan untuk ±17.780 Tentara BKO di Papua tahun 2025-2026.
Sumbernya jelas: Project Multatuli - Analisis estimasi anggaran tahunan 40-an Satgas BKO TNI Papua 2025-2026.
Pertanyaannya: Untuk apa uang sebanyak itu? Jawabannya ada di tabel digambar atau brosur diatas untuk makan, untuk angkut, untuk solar, untuk peluru. Singkatnya: Untuk membiayai operasi militer dan perang di Papua yang Indonesia merahasikannnya.
Tulisan ini akan membongkar 3 hal: Angkanya dari mana, kemana larinya, dan apa dampaknya. Serta kritik langsung ke Presiden Prabowo dan Panglima TNI.
*Bedah Angka- RP 2,34 Triliun itu Untuk Apa?* Data di gambar membagi jadi 2 komponen besar:
*(A) Dukungan Prajurit: Rp 1.683.880.000.000* Ini uang untuk "manusia" nya. Total Rp 1,68 Triliun.
(1) *Uang Lauk Pauk: Rp 1.311.000.000.000*
Hitungannya: Rp 202.000/hari x 17.780 prajurit x 365 hari. Catatan penting di gambar: "Disesuaikan standar tugas khusus Polri, disetujui pada 2024" Siapa yang setujui 2024? Di rapat itu ada: Presiden Jokowi, Menkeu Sri Mulyani, Menhan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Artinya Presiden Prabowo sekarang adalah salah satu orang yang menandatangani kebijakan ini saat masih jadi Menhan.
(2) *Tunjangan Operasi Perbatasan: Rp 311.615.000.000* Dasarnya Perpres 49/2010. Besarannya 75% dari gaji pokok. Ini tunjangan karena dianggap daerah rawan.
(3) *Tunjangan Khusus Papua: Rp 61.265.000.000* Dasarnya Keppres 68/2002. Diberikan berdasarkan pangkat/golongan.
Semakin tinggi pangkat, semakin besar.
Sub total dukungan prajurit saja sudah Rp 1,68 Triliun. Lebih besar dari APBD 10 kabupaten di Papua.
*(B). DUKUNGAN OPERASI: Rp 660.000.000.000* Ini uang untuk "mesin perang" nya. Total Rp 660 Miliar.
(1) *Serpas Lintas Wilayah PP: Rp 200.000.000.000* PP = Pergi Pulang.
Catatan: Untuk memindahkan ±40 batalyon Satgas BKO dari markas asal ke Papua via KRI. Artinya TNI harus "impor" 40 batalyon dari luar Papua karena pasukan organik tidak cukup.
(2) *Deployment Lokal Heli + Darat: Rp 220.000.000.000* Ini yang paling mahal kedua. Catatan: Untuk transportasi heli/pesawat Pulang Pergi mengangkut ±9.000 prajurit ke pegunungan tengah. Rinciannya: Rp 90 M untuk prajurit + Rp 130 M untuk pergeseran material. Dalam 1 jam terbang heli di pegunungan Papua bisa Rp 80-120 juta. Kebayang berapa kali terbang?
(3) *Dukungan Logistik Berat: Rp 185.000.000.000* Untuk ±40 batalyon BKO. Isinya: Solar industri, operasional dapur umum, genset & energi pos. Di pegunungan tidak ada PLN. Semua pakai genset solar. 1 drum solar di pedalaman bisa Rp 5 juta.
(4) *Dukungan Medis: Rp 40.000.000.000*
Untuk fasilitas kesehatan lapangan, obat-obatan malaria & evakuasi medis udara.
Malaria adalah musuh terbesar prajurit di hutan Papua.
(5) *Pemeliharaan Senjata & Amunisi: Rp 15.000.000.000* Untuk suku cadang senjata grup/perorangan & cadangan amunisi taktis.
Ini baru "pemeliharaan". Belum termasuk beli senjata baru.
*TOTAL KESELURUHAN: Rp 2.343.880.000.000*
*BERAPA BIAYA 1 ORANG?*
Cobah kita hitung Per Hari: Rp 361 ribu
Per Bulan: Rp 11 juta, Per Tahun: Rp 132 juta
*KRITIK BERDASARKAN DATA INI*
Ini Bukan Anggaran Damai Melainkan Anggaran Perang Lihat nama operasinya: "Damai Kartens". Tapi lihat isinya: Rp 220 M untuk heli tempur dan angkut. Rp 185 M untuk solar genset pos militer. Rp 15 M untuk amunisi. Mana ada "damai" yang anggarannya untuk peluru? Ini namanya Orwellian Language Menyebut perang sebagai damai. Menyebut penjajahan sebagai pengamanan. Presiden Prabowo sebagai panglima tertinggi harusnya jujur ke rakyat. Ganti nama jadi "Anggaran Operasi Militer Papua" biar jujur.
*Lebih Mahal Merawat Tentara Dari Pada Merawat Rakyat* Data BPS 2024: IPM Papua paling rendah di Indonesia. 26,8% warga miskin. Tapi lihat perbandingannya:
1 Prajurit BKO: Rp 132 juta/tahun
1 Guru Honorer di Pegunungan: Rp 24-36 juta/tahun. 1 Dokter PTT: Rp 120 juta/tahun
1 Siswa dapat KIP: Rp 1 juta/tahun
Artinya negara menilai 1 nyawa tentara = 4 nyawa guru = 132 nyawa siswa.
Dengan Rp 2,34 Triliun ini, negara bisa:
Gaji enam puluh lima ribu (65.000) guru selama 1 tahun. Atau beasiswa 2,34 juta anak Papua. Tapi pilihannya adalah biayai 17.780 tentara Indonesia yang aktif operasi militer di Papua. Ini bukan soal benci tentara. Ini soal prioritas. Negara sedang salah prioritas.
*Tagung Jawab Langsung Presiden Prabowo & Panglima Agus*
Kawan ini poin paling penting. Di catatan "uang lauk" tertulis jelas disetujui pada 2024.
Rapat itu dihadiri 4 orang: Jokowi, Sri Mulyani, Prabowo, Agus. Sekarang 2 dari 4 orang itu masih berkuasa: Prabowo sebagai Presiden dan Agus sebagai Panglima TNI.
Artinya:
(1) *Presiden Prabowo* ikut menyetujui anggaran Rp 1,31 Triliun untuk uang makan tentara ini saat jadi Menhan. Sekarang beliau yang pegang APBN. Kalau mau stop, bisa stop.(2) *Panglima Agus* ikut dalam rapat itu. Beliau juga yang menjalani rapat tertutup dengan Komisi I DPR untuk membahas ini. Artinya ada hal yang disembunyikan dari publik. Pertanyaan penulis apakah Bapak tidak malu? Dulu kritik anggaran, sekarang melanjutkan anggaran yang sama bahkan lebih besar?
*Ini Lingkaran Setan Industri Konflik*
Lihat polanya dari data:
Langkah 1: Keluarkan Rp 200 Miliar untuk kirim 40 batalyon.
Langkah 2: Keluarkan Rp 220 Miliar untuk putar mereka di hutan.
Langkah 3: Karena ada operasi, muncul konflik dan pengungsi.
Langkah 4: Tahun depan, minta anggaran lagi dengan alasan "daerah masih rawan".
Ini bukan menyelesaikan masalah melainkan memelihara masalah agar anggaran terus mengalir. Para jenderal, para pengusaha logistik, para kontraktor heli... mereka semua diuntungkan dari Rp 2,34 T itu. Yang rugi? Rakyat Papua yang rumahnya dibakar, anaknya tidak sekolah, dan hidup di pengungsian.
*KEMANA SEBENARNYA UANG ITU BOCOR*
Dari Rp 2,34 T, minimal ada 4 pos kebocoran:
*1. Mark-up Logistik 20-30%*
BPK sudah berkali-kali temukan. Harga solar, ransum, sewa heli di Papua dimark-up. Potensi bocor: Rp 500-700 Miliar.
*2. Ekonomi Bayangan Militer*
40 batalyon BKO butuh makan, butuh keamanan, butuh "uang rokok". Banyak yang akhirnya "bisnis" dengan perusahaan tambang. Ini tidak tercatat di APBN.
*4. Biaya Propaganda*
Sebagian uang dipakai untuk iklan "Papua Aman", "Papua Damai", bayar buzzer. Tujuannya menutupi fakta di lapangan.
*PERBANDINGAN APA YANG HILANG DENGAN RP 2,34 T?*
Mari kita pakai akal sehat. Dengan Rp 2,34 Triliun dalam 1 tahun:
*Di Bidang Pendidikan*
Bisa membangun 468 Sekolah SD-SMP-SMA lengkap dengan laboratorium dan perpustakaan. Bisa menggaji kepada tujuh puluh delapan ribu (78.000) guru honorer selama 1 tahun. Bisa memberikan beasiswa S1 untuk dua ratus tiga puluh empat ribu (234.000) anak Papua.
*Di Bidang Kesehatan*
Bisa membangun dua ratus tiga puluh empat (234) Puskesmas + 12 RS Tipe C.
Bisa menggaji sebilan belas ribu lima rataus (19.500) tenaga kesehatan selama 1 tahun.
Bisa membiayai BPJS Kesehatan gratis untuk 3,9 juta warga Papua.
*Di Bidang Ekonomi*
Bisa memberikan modal usaha Rp 10 juta untuk dua puluh tiga empat ribu (234.000) UMKM.Bisa membangun 585 KM jalan aspal di pegunungan.
Pertanyaannya sederhana:
*Mana yang lebih "mengamankan" Papua? 40 Batalyon atau 468 Sekolah?*
*Mana yang lebih "memadamkan" konflik? Heli tempur atau 234 Puskesmas?*
Jawabannya jelas. Tapi negara memilih yang pertama.
*MENGAPA PENDEKATAN INI GAGAL? ADA 3 HUKUM SEJARAH*
Kita lihat dari 24 operasi militer sejak 1961. Polanya sama.
*Hukum 1:* Semakian Banyak TNI≠ Semakian Aman Dari Trikora sampai BKO 17.780 orang. Jumlah naik, konflik juga naik.
*Hukum 2:* Semakian Besar Anggaran ≠ Semakin Sejahtera. Anggaran Kemhan naik 300% sejak 2014. Tapi angka kemiskinan di Papua stagnan.
*Hukum 3:* Tanpa Keadilan , Anggaran Besar Pun akan Hangus. Selama kasus Paniai berdara, Biak Berdarah, Nduga, Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak Papua dan Puncak Jaya berdara tidak diselesaikan. Selama tanah adat dirampas. Selama rakyat tidak diajak bicara. Maka Rp 2,34 T, Rp 10 T, bahkan Rp 100 T akan terbuang sia-sia.
*SURAT UNTUK PEMEGANG KUASA*
Yth. Bapak Presiden Prabowo Subianto
Yth. Bapak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
Dengan hormat.
Di tangan Bapak ada Rp 2,34 Triliun. Uang rakyat. Bapak bisa pakai untuk 2 hal:
*Opsi 1: Lanjutkan*
Pakai untuk 17.780 tentara BKO. Hasilnya: 1 tahun lagi kita akan buat infografis baru. "Estimasi Anggaran 2026: Rp 2,6 Triliun". Pengungsi bertambah. Sekolah terbakar bertambah.
*Opsi 2: Hentikan dan Alihkan*
Audit anggaran ini. Tarik BKO. Alihkan Rp 2,34 T ke pendidikan dan kesehatan.
Hasilnya: 1 tahun lagi kita akan buat infografis: "468 Sekolah Baru di Papua".
Pilihan ada di tangan Bapak.
Ingat pesan ini: *"Pembunuh tidak bisa membangun rumah korban menjadi sejahtera."!!!* Selama pendekatan negara masih moncong senjata, maka tidak akan ada kedamaian. *TITIK*
Rakyat Papua tidak butuh dikasihani. Rakyat Papua butuh dihargai. Dan penghargaan itu dimulai dari: mengalihkan uang peluru menjadi uang buku.
Jayapura 18 Juli 2026*
Sumber Data: Project Multatuli - Estimasi Anggaran Tahunan 40-an Satgas BKO TNI Papua 2025-2026
.jpg)
