Nduga, detiksatu.com || Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga Indonesia (IPMNI) bersama Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Nduga (HMPN) menggelar diskusi publik secara daring melalui Zoom bersama Pemerintah Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dalam forum tersebut, mereka meminta pemerintah mempublikasikan secara transparan data mahasiswa asal Nduga yang sedang menempuh pendidikan di dalam maupun luar negeri.
Diskusi itu mengundang Bupati Nduga, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Nduga, serta DPRK Nduga Komisi C yang membidangi pendidikan. Tujuannya untuk memastikan perkembangan realisasi bantuan biaya studi dan pemondokan mahasiswa di seluruh kota studi di Indonesia.
"Dalam kegiatan diskusi ini kami mengundang Bapak Bupati Kabupaten Nduga, Plt Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata, serta DPRK Nduga Komisi C sebagai fungsi pengawasan dan pengontrolan bidang pendidikan dan kesehatan," ujar Ketua IPMNI, Alte Gwijangge, dalam rilis yang diterima Jubi, Minggu (13/7).
Namun, kata Alte, Bupati Nduga yang sebelumnya diundang tidak hadir dalam diskusi tersebut. Pertemuan hanya dihadiri perwakilan DPRK Nduga Komisi C dan Plt Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata.
Menurut Alte, diskusi membahas realisasi anggaran pendidikan, bantuan biaya studi, biaya pemondokan atau kontrakan mahasiswa di berbagai kota studi, serta sejumlah persoalan lain yang menjadi perhatian mahasiswa asal Nduga.
Ia mengatakan organisasi mahasiswa menyelenggarakan diskusi itu karena menduga terdapat ketidaksesuaian dalam realisasi anggaran, termasuk dugaan pengurangan data penerima bantuan.
"Ada pengurangan, pemangkasan, dan pemotongan database pelajar dan mahasiswa, termasuk bantuan pemondokan atau kontrakan," katanya.
Dalam forum tersebut, para pengurus meminta Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Nduga menjelaskan alasan pengurangan data mahasiswa maupun bantuan pemondokan bagi pelajar dan mahasiswa asal Nduga di seluruh Indonesia.
Alte mengatakan DPRK Komisi C dan Dinas Pendidikan memaparkan bahwa anggaran pendidikan Kabupaten Nduga tahun ini sebesar Rp20 miliar dan tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.
Padahal, menurutnya, jumlah mahasiswa terus bertambah setiap tahun.
Ia menjelaskan, dari anggaran tersebut, bantuan pendidikan dan pemondokan telah direalisasikan kepada 17 kota studi dengan nilai Rp9.921.600.000. Sementara itu, dana sebesar Rp10.078.400.000 yang diperuntukkan bagi dua kota studi, termasuk mahasiswa di luar negeri, hingga kini belum direalisasikan.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam diskusi, jumlah pelajar dan mahasiswa asal Nduga di dalam negeri saat ini mencapai 1.515 orang, terdiri atas 238 pelajar dan 1.277 mahasiswa.
Namun, menurut Alte, hingga kini pemerintah belum menyampaikan data mahasiswa asal Nduga yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri.
"Kami meminta Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata mempublikasikan secara transparan data mahasiswa luar negeri, supaya masyarakat mengetahui siapa saja yang sedang kuliah di luar negeri dan aktivitas yang mereka lakukan," ujarnya.
Ia juga menilai penurunan jumlah penerima bantuan tahun ini dilakukan dengan alasan verifikasi data melalui sistem Dapodik. Namun, menurutnya, mekanisme tersebut belum dijelaskan secara terbuka kepada pelajar dan mahasiswa.
"Pengurangan data dengan alasan verifikasi melalui sistem Dapodik kurang transparan dan belum disosialisasikan dengan baik kepada pelajar dan mahasiswa, baik melalui aplikasi maupun mekanisme lainnya," katanya.
Alte menambahkan, seluruh pengurus IPMNI dan HMPN sepakat agar dana bantuan yang telah diterima di 17 kota studi tidak dibagikan atau digunakan sebelum realisasi bantuan untuk dua kota studi lainnya diselesaikan dan pemerintah memberikan penjelasan mengenai kebutuhan anggaran pemondokan atau asrama.
Mereka berharap Bupati Nduga dan Plt Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata dapat segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
"Apabila persoalan ini tidak ditanggapi dengan baik, kami akan mengembalikan dana bantuan secara langsung ke Kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Nduga," tegasnya,(Inggi Kogoya)
