Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD)Mamasa Setujui LKPJ APBD 2025, Wakil Bupati Minta OPD Benahi Pergeseran Anggaran dan Temuan BPK

Follow

Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD)Mamasa Setujui LKPJ APBD 2025, Wakil Bupati Minta OPD Benahi Pergeseran Anggaran dan Temuan BPK

Redaksi
Jumat, 31 Juli 2026 | Jumat, Juli 31, 2026 WIB Last Updated 2026-07-31T08:18:45Z
Sulawesi,detiksatu.com.ll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa secara bulat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, pada Kamis malam (30/7/2026).

Rapat yang dimulai pukul 19.30 WITA hingga 22.00 WITA ini dihadiri oleh Wakil Bupati Mamasa Drs. H. Sudirman, Ketua DPRD Agum Syaputra, jajaran Forkopimda termasuk Kapolres Mamasa yang diwakili Kasat Binmas IPTU Ahmad Khaerul, Kasdim 1428/Mamasa Mayor Inf. Hasruddin, Kasi Intel Kejari Alex Subarkah, serta 17 anggota DPRD dan para Kepala OPD lingkup Pemkab Mamasa.

Dalam sesi pandangan akhir fraksi, seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap Ranperda LKPJ APBD 2025, namun disertai dengan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis. Fraksi PAN melalui Abdul Alamsyah menekankan pentingnya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada transfer pusat. Senada dengan itu, Fraksi PDIP lewat Mangguali menyoroti masih tingginya ketergantungan pada anggaran pusat serta banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai indikasi lemahnya pengawasan internal terhadap dinas-dinas terkait.

Fraksi Hanura Sejatrah yang disampaikan Juan Gayang Pongtiku mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan seluruh temuan BPK agar tidak berulang di pemeriksaan mendatang, sekaligus memastikan belanja daerah benar-benar bermanfaat. Sementara Fraksi Nasdem melalui Samuel mengapresiasi kolaborasi eksekutif-legislatif dalam pembangunan, namun meminta peninjauan ulang terkait status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Mamasa. Fraksi Gabungan Solideritas Kebangkitan Indonesia Raya juga mengingatkan agar belanja daerah disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat, sedangkan Fraksi Karya Pembangunan menegaskan dukungan selama pelaksanaan sesuai aturan berlaku.

Menanggapi hasil rapat, Wakil Bupati Mamasa Drs. H. Sudirman mengucapkan terima kasih atas dukungan semua fraksi. Ia menegaskan bahwa paripurna ini bukan sekadar formalitas, melainkan landasan evaluasi kinerja OPD. Terkait isu pergeseran anggaran, Wabup meminta setiap OPD memiliki dasar yang kuat dan terukur sebelum melakukan perubahan anggaran.

"Kami dari pemerintah daerah memohon maaf jika dalam penyelenggaraan APBD 2025 masih terdapat hal yang belum sesuai harapan masyarakat. Ini menjadi bahan introspeksi dan perbaikan ke depan," ujar Wabup Sudirman.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pembacaan keputusan oleh Sekretaris Dewan Cahyani Oktavia, S.E., M.M., serta penandatanganan berita persetujuan antara Ketua DPRD dan Wakil Bupati. Seluruh proses berjalan aman dan kondusif dengan pengawalan ketat dari personel Polres Mamasa.
(Humas Polres Mamasa 
Polda Sulbar)/Penulis Abd Hakim
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD)Mamasa Setujui LKPJ APBD 2025, Wakil Bupati Minta OPD Benahi Pergeseran Anggaran dan Temuan BPK

Trending Now

Iklan