Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLHK Kabupaten Sidoarjo Arif Mulyono mengatakan pengelolaan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga warga.
"Pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Kami membutuhkan dukungan camat, kepala desa, perangkat desa, dan seluruh masyarakat agar kualitas lingkungan tetap terjaga," katanya saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (08/07/2026).
Menurut Arif, tantangan terbesar saat ini bukan semata keterbatasan sarana, melainkan perubahan perilaku masyarakat agar terbiasa memilah sampah sejak dari rumah.
Karena itu, DLHK terus memperkuat keberadaan bank sampah dan sekitar 210 TPS3R sebagai garda terdepan dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jabon.
"Kami ingin seluruh TPS3R mampu melakukan pemilahan sampah sebelum residunya dikirim ke TPA sehingga volume sampah yang masuk dapat terus berkurang," ujarnya.
Pada 2026, DLHK akan mengevaluasi seluruh TPS3R berdasarkan aspek kelembagaan, pengelolaan keuangan, teknis operasional, dan partisipasi masyarakat. Hasilnya akan diklasifikasikan dalam kategori hijau, kuning, oranye, dan merah sebagai dasar pembinaan serta peningkatan kinerja.
Selain itu, TPS3R yang belum aktif juga akan didorong kembali beroperasi agar pelayanan persampahan semakin optimal di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.
DLHK juga tengah mengembangkan sistem informasi pengelolaan TPS3R yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Melalui sistem tersebut, setiap TPS3R akan memiliki basis data dan laporan kinerja yang dapat menjadi acuan evaluasi secara berkelanjutan.
"Sistem ini akan memudahkan kami melakukan pembinaan karena seluruh data pengelolaan TPS3R terdokumentasi dengan lebih baik," jelasnya.
Terkait masih ditemukannya penumpukan sampah di sejumlah lokasi, termasuk di Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Arif menilai persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan keterbatasan armada pengangkut. Rendahnya partisipasi masyarakat, ketidaktertiban pengelolaan layanan persampahan, serta masih adanya kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi tantangan yang terus dibenahi.
DLHK juga sedang menyusun Peraturan Bupati sebagai turunan Peraturan Daerah agar pemerintah desa memiliki pedoman dalam menyusun aturan pengelolaan sampah sesuai karakteristik dan kearifan lokal masing-masing.
Di sisi lain, pengelolaan TPA Jabon melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diharapkan mampu meningkatkan fleksibilitas pelayanan, mempercepat perbaikan sarana, serta mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari upaya membangun budaya peduli lingkungan sejak usia dini, DLHK juga segera meluncurkan buku edukasi pengelolaan sampah bagi peserta didik tingkat TK, SD, dan SMP melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Program tersebut diharapkan menjadi pedoman pembelajaran agar kebiasaan memilah sampah dapat tumbuh sejak di lingkungan sekolah.
"Kami ingin kesadaran mengelola sampah dimulai sejak usia dini sehingga menjadi budaya yang terus terbawa hingga dewasa," tuturnya.
Arif mengajak seluruh masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah, memanfaatkan sampah organik maupun anorganik sesuai peruntukannya, serta ikut mengawasi pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing.
"Kepedulian dan kerja sama seluruh masyarakat menjadi kunci agar pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo berjalan lebih baik dan berkelanjutan," pungkasnya. (bgs)
