Dalam aksi ini, massa membawa Mobil Sedot Tinja sebagai simbol kritik terhadap tata kelola kekuasaan yang dinilai perlu dibenahi, patung bergambar Teddy Indra Wijaya yang digantung sebagai bentuk ekspresi simbolik dalam penyampaian pendapat di muka umum, serta mobil milik Ketua Umum GAMIS Indonesia yang mengalami kerusakan akibat dugaan tindak pidana perusakan. Mobil tersebut dihadirkan sebagai bukti visual atas peristiwa yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan sebagai pengingat bahwa setiap dugaan tindak pidana terhadap warga yang menyampaikan pendapat secara damai harus ditangani secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
Koordinator Lapangan yang juga Ketua Umum GAMIS Indonesia, Fahri Salim, S.H., menegaskan bahwa aksi akan terus dilakukan selama tuntutan mahasiswa belum memperoleh respons yang jelas dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.
"Ini adalah aksi kami yang kelima. Selama tuntutan kami tidak ditanggapi secara serius, kami akan terus melakukan konsolidasi nasional bersama mahasiswa dan masyarakat sipil. Kami siap meningkatkan jumlah massa dan eskalasi gerakan dengan tetap menjunjung tinggi ketertiban, kedamaian, serta koridor hukum yang berlaku," tegas Fahri Salim.
TUJUH POIN YANG MENJADI SOROTAN GAMIS INDONESIA
Dalam aksi tersebut, GAMIS Indonesia kembali menyampaikan tujuh poin yang menurut mereka perlu mendapat perhatian dan evaluasi, yaitu:
1. Proses pemberian Bintang Mahaputera Utama yang dinilai perlu dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Proses percepatan kenaikan pangkat yang dinilai perlu ditinjau dari aspek meritokrasi dan kepatuhan terhadap prosedur.
3. Dugaan adanya rekayasa regulasi yang dinilai membuka ruang polemik dalam pengisian jabatan Sekretaris Kabinet.
4. Permintaan agar dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan atas dugaan ketidaksesuaian administrasi akademik di Seskoad.
5. Dugaan konflik kepentingan dan nepotisme yang menjadi perhatian publik.
6. Permintaan agar dilakukan audit terhadap sumber kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN apabila terdapat indikasi yang patut ditelusuri sesuai mekanisme hukum.
7. Kritik terhadap gaya kepemimpinan yang menurut GAMIS Indonesia perlu dievaluasi agar penyelenggaraan pemerintahan tetap menjunjung prinsip akuntabilitas, profesionalisme, dan tata kelola yang baik.
TUNTUTAN AKSI
1. Mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tindak pidana perusakan mobil Ketua Umum GAMIS Indonesia sebagai dugaan bentuk intimidasi terhadap kebebasan menyampaikan pendapat.
2. Mendesak Presiden mencopot saudara Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet.
3. Meminta evaluasi terhadap proses pemberian Bintang Mahaputera Utama apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
4. Meminta dilakukan evaluasi terhadap proses percepatan karier dan kenaikan pangkat Teddy Indra Wijaya yang diduga tidak sesuai prinsip meritokrasi.
5. Mendesak dilakukannya audit dan klarifikasi atas kenaikan LHKPN Teddy Indra Wijaya selama menjabat Seskab yang tidak wajar kemungkinan melakukan nepotisme dalam proyek MBG.
6. Mendorong reformasi tata kelola jabatan strategis di lingkungan pemerintahan agar semakin transparan, profesional, dan akuntabel.
7. Memastikan pemerintah tetap menjaga prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta keterbukaan terhadap kritik dan partisipasi masyarakat.
Fahri Salim menegaskan bahwa rangkaian aksi ini bukan semata ditujukan kepada satu individu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum.
"Hari ini kami sengaja membawa mobil yang dirusak agar publik dapat melihat secara langsung peristiwa yang kami laporkan. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan sehingga pihak yang bertanggung jawab dapat segera diungkap berdasarkan alat bukti yang sah dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang cepat, profesional, dan transparan menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum," ujar Fahri.
Ia juga menegaskan bahwa aksi ini merupakan peringatan agar pemerintah tidak mengabaikan aspirasi masyarakat.
"Kami berharap seluruh aspirasi yang kami sampaikan dijawab melalui mekanisme konstitusional. Apabila tidak ada respons yang memadai, kami akan memperluas konsolidasi bersama BEM, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai elemen masyarakat di berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan sesuai dengan hukum. Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang bagi kritik dan partisipasi warga negara," tutup Fahri Salim.
