Tuntutan Mahasiswa tersebut disampaikan setelah pengurus menemukan perbedaan data base yang dikirim dari pengurus ke dinas berbeda dengan data perincian anggaran bantuan studi per mahasiswa yang diterima
"Data base yang kami Kirim itu 420 mahasiswa, lalu dinas penghapus 162 data mahasiswa, perlu jelaskan alasan pemangkasan data tersebut ". Ujar ketua DPC IPMNI Oinggen Wirennggge dalam jumpa pers pada Selasa, 28/7/2026
Oinggen dkk menekankan Penghapusan dan menghilangkan sebagian database mahasiswa tanpa keterangan jelas merupakan menghilangkan barang bukti tanpa kordinasi yang bersangkutan dan itu menjadi ancaman serius yang harus pertangungjawaban oleh kepala dinas pendidikan kebudayaan dan pariwisata kabupaten Nduga selaku pengguna dan pengatur anggaran bantuan studi
Oinggen bersama rekan-rekannya meminta Bupati evaluasi kepala dinas pendidikan yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas sehingga jabatan ini menjadi ancaman ketika database di pangkas
" Kami minta pak bupati segera selidiki kepala dinas pendidikan jika tidak menjalankan fungsi dengan benar maka segera ganti ". tegasnya
Selain itu, IPMNI minta Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten (DPRK) Nduga yang membidangi pendidikan menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan anggaran pendidikan dan bantuan studi tahun ini
" Kami minta DPRK komisi c tolong mengawasi dana bantuan studi tahun ini, jumlah mahasiswa lebih tetapi uang yang transfer kurang, hak mahasiswa studi akhir Jumlah nilai berbeda, hal ini jangan sampai kami sesama mahasiswa komplen ". Ujarnya
Selanjutnya , IPMNI minta pengalokasian anggaran pendidikan luar negeri 10 M selama ini membiayai pendidikan sekolah langkah atau jurusan apa, tidak ada transparan terhadap anggaran tersebut, justru dana ini diduga masuk kantong saku oknum tertentu
" Mahasiswa yang berasal dari Nduga yang kuliah luar negeri, ini mereka kuliah negara mana saja, jurusan apa saja kemudian aktivitas disana apa yang sedang lakukan, ini kan tak jelas sesuai data". Tegas Oinggen dkk
IPMNI berharap pemerintah Nduga melalui dinas pendidikan kebudayaan dan pariwisata dapat mengelola anggaran bantuan studi Dengan berprinsip pada kejujuran, transparan dan akuntabel dalam mengelelola dana mempersiapkan sumber daya manusia yang andal dan kompetitif
" demi mempersiapkan Sumber daya manusia Nduga 10 hingga 20 kedepan kepala dinas pendidikan, prinsip kejujuran dan transparansi dalam menangani data base sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik." Tegasnya
(Inggi kogoya)
