Tanggerang,detiksatu.com || Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, tengah menjadi perhatian setelah ditemukan sejumlah persoalan terkait distribusi makanan, mulai dari dugaan ketidaksesuaian standar operasional prosedur (SOP), modifikasi menu, hingga kapasitas produksi dapur yang dinilai melebihi kemampuan.
Evaluasi dilakukan setelah tim pengawas menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian antara standar menu yang ditetapkan dengan makanan yang diterima oleh penerima manfaat.
Dikutip dari Targetberita.co.id, dugaan perbedaan menu mencuat pada pendistribusian MBG Selasa (19/5/2026). Dokumentasi menu yang dilaporkan pengelola kepada Kantor Pusat MBG disebut tidak sesuai dengan kondisi makanan yang diterima masyarakat di lapangan.
Temuan tersebut mendapat perhatian dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kampung Melayu Timur, M. Jalaludin. Ia meminta adanya klarifikasi dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah Teluknaga.
"Kami meminta klarifikasi resmi terkait persoalan ini. Apabila tidak ada penjelasan yang jelas, kami akan membawa persoalan ini ke pihak terkait," ujar Jalaludin.
Ia juga menyoroti adanya dugaan modifikasi menu yang tidak sesuai dengan arahan pemerintah pusat, salah satunya terkait penyajian menu berbahan telur yang dinilai perlu mendapat pengawasan agar tetap sesuai standar gizi.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Lapangan MBG Teluknaga, Ade Rahman Hakim, menjelaskan bahwa persoalan tersebut terjadi karena adanya kendala dalam proses produksi, khususnya saat mencoba menyajikan menu inovasi berupa "telur sate".
Menurut Ade, menu tersebut membutuhkan beberapa tahapan pengolahan, mulai dari pengukusan, pemotongan, penusukan, hingga penggorengan. Namun karena keterbatasan waktu dan kondisi produksi, sebagian tahapan tidak berjalan sesuai prosedur awal.
"Akibatnya hasil akhir makanan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Termasuk adanya tambahan saus yang dibuat sendiri oleh pihak dapur," jelas Ade.
Kapasitas Dapur Melebihi Produksi
Selain persoalan menu, kendala lain yang menjadi perhatian adalah kapasitas produksi dapur yang dinilai melebihi kemampuan.
Jumlah penerima manfaat MBG di wilayah Teluknaga mencapai sekitar 3.446 anak yang tersebar di sekolah dan posyandu. Sementara kapasitas ideal dapur disebut hanya mampu memproduksi sekitar 2.500 porsi per hari, namun dalam pelaksanaannya dipaksakan hingga lebih dari 3.000 porsi.
Pengelolaan MBG di wilayah tersebut dilakukan oleh Yayasan Bahari Indonesia Emas yang ditunjuk pemerintah pusat.
Ade menyampaikan, saat ini sudah tersedia 13 dapur umum yang beroperasi, sementara 15 dapur tambahan masih dalam tahap pembangunan sebagai upaya meningkatkan kapasitas produksi.
Terkait anggaran operasional, Ade menjelaskan terdapat dua kategori biaya per porsi, yakni paket Rp13 ribu untuk balita, TK, PAUD hingga SD kelas 3, serta paket Rp15 ribu untuk siswa SD kelas 4 hingga SMA dan ibu hamil.
Sementara itu, aspek pengawasan gizi juga menjadi sorotan. Ahli gizi dari Puskesmas Teluknaga yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan disebut perlu lebih aktif memastikan proses produksi berjalan sesuai standar.
Masyarakat berharap evaluasi menyeluruh segera dilakukan agar program MBG dapat berjalan transparan, tepat sasaran, dan memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan pemerintah.
(Jul)
