Surat edaran yang ditetapkan di Cibinong pada 17 Juli 2026 dan ditandatangani oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut atas dinamika sosial yang berkembang sekaligus sebagai upaya melindungi moral dan masa depan generasi muda, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor.
Dalam surat edaran itu disebutkan bahwa kebijakan tersebut bertujuan mencegah dan menanggulangi potensi perilaku penyimpangan seksual di lingkungan masyarakat melalui keterlibatan berbagai unsur, mulai dari lembaga pendidikan, keluarga, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan hingga masyarakat secara umum.
Bupati Bogor mewajibkan setiap pimpinan lembaga pendidikan dan pondok pesantren memiliki tata tertib yang melarang segala bentuk kekerasan dan penyimpangan seksual. Aturan tersebut juga harus memuat sanksi tegas bagi peserta didik, santri maupun oknum pengurus yang terbukti melakukan pelanggaran.
Pemerintah Kabupaten Bogor juga meminta pemilik, pengelola, maupun pengawas hotel, losmen, rumah kontrakan, dan rumah kos untuk melakukan upaya pencegahan serta segera melaporkan apabila mengetahui atau memperoleh informasi mengenai penggunaan bangunan maupun kamar yang mengarah pada perilaku penyimpangan seksual.
Selain itu, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan diimbau untuk terus menjaga nilai moral dan norma sosial di masyarakat, sekaligus mendukung program edukasi kesehatan mental dan sosial.
Dalam surat edaran tersebut, tokoh masyarakat dan tokoh agama juga diminta secara aktif memasukkan materi pencegahan penyimpangan perilaku seksual dalam setiap kegiatan ceramah, majelis taklim maupun forum-forum warga sebagai bagian dari edukasi kepada masyarakat.
Bupati Bogor turut mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap keberadaan individu maupun kelompok yang melakukan perilaku penyimpangan seksual di lingkungan masing-masing. Warga juga diminta menolak berbagai konten pornografi serta konten yang memuat perilaku penyimpangan seksual di media sosial.
Pemerintah Kabupaten Bogor juga meminta agar setiap kegiatan kemasyarakatan maupun keagamaan di tingkat RT, RW, desa, kelurahan hingga kecamatan disertai sosialisasi mengenai dampak perilaku penyimpangan seksual yang ditinjau dari aspek agama, kesehatan, dan norma sosial.
Dalam lingkup keluarga, setiap kepala keluarga diminta menjaga seluruh anggota keluarganya dari kecenderungan perilaku penyimpangan seksual serta memperkuat ketahanan keluarga sebagai langkah pencegahan di lingkungan masyarakat.
Melalui surat edaran tersebut, seluruh warga Kabupaten Bogor juga diimbau segera melaporkan kepada aparat desa, kelurahan maupun kecamatan apabila menemukan indikasi perilaku penyimpangan seksual di wilayah masing-masing.
Surat Edaran Nomor 100.3.4/532-DP3AP2KB itu ditetapkan di Cibinong pada 17 Juli 2026 dan ditandatangani langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ketahanan keluarga serta mencegah dan menangani perilaku penyimpangan seksual beserta dampaknya di tengah masyarakat. []
.jpg)
