Kapuas hulu,detiksatu.com || Antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi di sejumlah titik Kabupaten Kapuas Hulu kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah pengawasan terhadap SPBU, warga turut mempertanyakan pengawasan terhadap jalur distribusi BBM di tingkat kios atau penjual eceran.
“BBM antre panjang, harga di kios bikin garuk kepala. Pengawasnya ke mana?” celetuk seorang warga saat berbincang di warung kopi.
Pertanyaan tersebut disampaikan warga setelah Tim Operasi Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pengawasan di empat SPBU wilayah Putussibau Utara dan Putussibau Selatan, Kamis (20/8/2026).
Operasi melibatkan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Polres Kapuas Hulu, Kodim 1206 Putussibau, Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Satpol PP, Dinas Perhubungan, DKUPKH, DPMPTSP, pemerintah kecamatan serta instansi terkait.
Kegiatan dipimpin Asisten II Setda Kapuas Hulu Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Triwati, S.P., M.Si., bersama Kabag Ops Polres Kapuas Hulu Kompol Nyandang, S.H.
Warga Pertanyakan Pengawasan Kios
Warga menilai pengawasan di SPBU penting untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan. Namun, masyarakat juga mempertanyakan apakah pengawasan dilakukan terhadap rantai distribusi setelah BBM keluar dari SPBU, khususnya apabila terdapat laporan atau dugaan pelanggaran.
“Kalau harga di SPBU normal, tetapi ada kios yang menjual dengan harga yang menurut warga cukup tinggi, tentu masyarakat bertanya. Apakah kondisi seperti itu memang diperbolehkan atau perlu diperiksa?” ujarnya.
Warga menegaskan pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap seluruh pemilik kios.
“Bukan berarti semua kios melakukan pelanggaran. Kalau ada laporan, ya dicek. Kalau ternyata tidak ada pelanggaran, hasilnya juga sebaiknya disampaikan kepada masyarakat,” katanya.
Kominda dan DPRD Ikut Dipertanyakan
Persoalan antrean BBM juga membuat warga mempertanyakan optimalisasi koordinasi antarinstansi, termasuk peran Kominda sesuai tugas dan kewenangannya.
“Kalau persoalan BBM sudah menjadi perhatian masyarakat, tentu koordinasi dan deteksi dini perlu berjalan. Masyarakat ingin tahu, persoalan ini sebenarnya dipantau sampai sejauh mana,” celetuk warga tersebut.
DPRD Kabupaten Kapuas Hulu juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya, terutama dalam meminta penjelasan kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan dan kondisi distribusi BBM yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Hasil Pemeriksaan Empat SPBU
Dalam operasi di empat SPBU, tim menemukan sejumlah kendaraan yang menggunakan barcode Pertamina tidak sesuai dengan kendaraan yang didaftarkan maupun kendaraan yang tidak memiliki barcode.
Namun, berdasarkan hasil operasi yang disampaikan, tim tidak menemukan kendaraan dengan tangki modifikasi di lokasi pemeriksaan.
Temuan tersebut perlu dibedakan antara persoalan administratif dan dugaan tindak pidana. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, penanganannya harus dilakukan oleh instansi yang berwenang berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Warga Minta Pengawasan Menyeluruh
Warga berharap pengawasan tidak berhenti pada pemeriksaan SPBU, tetapi dilakukan secara menyeluruh terhadap rantai distribusi sesuai kewenangan masing-masing instansi.
“Kalau memang ada pelanggaran, silakan ditindak sesuai aturan. Kalau tidak ada, sampaikan juga hasil pemeriksaannya. Yang penting masyarakat mendapat kepastian,” ujarnya.
detiksatu.com menegaskan bahwa pernyataan warga dalam berita ini merupakan aspirasi dan pertanyaan publik, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran oleh SPBU, kios, pejabat, aparat, maupun institusi tertentu.
Catatan Redaksi:
detiksatu.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Kominda, Polres Kapuas Hulu, Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, TNI, pengelola SPBU, pemilik kios, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan secara berimbang.
