CIANJUR,DETIKSATU.COM || Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, belum berencana membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027. Kondisi belanja pegawai dan jumlah aparatur sipil negara (ASN) menjadi pertimbangan utama pemerintah daerah.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cianjur Akos Koswara mengatakan kebutuhan formasi CPNS masih dikaji bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Menurut Akos, salah satu pertimbangan pemerintah daerah adalah alokasi belanja pegawai yang saat ini masih berada di atas batas maksimal 30 persen.
"Pemkab Cianjur masih mengkaji kebutuhan PNS. Salah satu alasan belum membuka rekrutmen CPNS karena anggaran belanja pegawai di Kabupaten Cianjur masih melebihi 30 persen," kata Akos, Minggu (9/8/2026).
Dia mengatakan pembukaan formasi baru tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan pegawai, tetapi juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
"Untuk pengangkatan CPNS perlu dikaji bersama BKAD apakah memang masih diperlukan formasi baru," ujarnya.
Akos menilai jumlah ASN yang tersedia saat ini masih mampu menopang pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik. Terlebih, Pemkab Cianjur sebelumnya telah melakukan pengangkatan PPPK dalam jumlah besar.
"Untuk sementara kami melihat jumlah pegawai di Kabupaten Cianjur masih mencukupi sehingga roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan," katanya.
Meski demikian, kebutuhan aparatur tetap akan dievaluasi karena setiap tahun terdapat ASN yang memasuki masa pensiun.
Berdasarkan data BKPSDM, sebanyak 754 PNS memasuki masa pensiun pada 2024. Jumlah tersebut kemudian mencapai 651 orang pada 2025 dan diproyeksikan sebanyak 738 orang pada 2026.
Saat ini, jumlah ASN di lingkungan Pemkab Cianjur terdiri atas 6.693 PNS, 8.039 PPPK, serta 6.994 PPPK paruh waktu.
Akos mengatakan data tersebut akan terus diperbarui untuk menentukan kebutuhan pegawai di masing-masing sektor.
"Nanti disesuaikan dengan persentase alokasi anggaran belanja pegawai. Kalau sudah maksimal tentu kami tidak akan melakukan rekrutmen. Namun jika masih ada ruang anggaran, akan dilihat sektor-sektor yang memang membutuhkan tambahan pegawai," ujarnya.
Menurut Akos, komposisi belanja pegawai dapat berubah seiring adanya ASN yang pensiun. Karena itu, pemerintah daerah masih membuka kemungkinan mengevaluasi kebijakan rekrutmen apabila kondisi fiskal memungkinkan.
"Kita lihat update yang terbaru karena setiap tahun ada pegawai yang pensiun. Targetnya tentu belanja pegawai bisa berada di bawah 30 persen," katanya.
Bupati Cianjur dr. Muhamad Wahyu Ferdian mengatakan kondisi jumlah pegawai saat ini masih memungkinkan pemerintah daerah menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
"Untuk sementara kami melihat jumlah pegawai di Kabupaten Cianjur masih mencukupi sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," kata Wahyu.
Dia mengatakan keputusan mengenai rekrutmen CPNS maupun pengangkatan PPPK penuh waktu akan tetap disesuaikan dengan kemampuan APBD.
"Kalau alokasi anggarannya sudah maksimal tentu kami tidak akan melakukan rekrutmen. Tetapi kalau masih ada ruang anggaran, nanti kami akan lihat sektor mana yang membutuhkan," ujarnya.
Dengan demikian, pembukaan formasi CPNS 2027 di Cianjur belum menjadi keputusan final. Pemkab masih menunggu hasil evaluasi kebutuhan aparatur dan kemampuan anggaran sebelum menentukan apakah rekrutmen baru diperlukan.(Bet)
.jpg)
