Situbondo,detiksatu.com || Pelaksanaan program makanan bergizi melalui SPPG Desa Pokaan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya muncul keluhan dari TK Al Hidayah terkait banyaknya makanan yang disebut tidak dikonsumsi hingga terbuang, kini persoalan serupa kembali mencuat dari PIC Desa Pokaan.
Kali ini, yang menjadi sorotan bukan semata soal makanan yang tersisa, melainkan variasi menu yang disajikan kepada penerima manfaat. Menu yang diberikan disebut cenderung berulang sehingga menimbulkan kesan bahwa sajian yang diterima penerima manfaat tidak banyak mengalami perubahan.
Keluhan tersebut tentu tidak bisa dianggap sebagai persoalan sederhana. Sebab, program makanan bergizi bukan hanya berkaitan dengan tersedianya makanan dalam jumlah tertentu, tetapi juga bagaimana makanan tersebut benar-benar diterima dan dikonsumsi oleh penerima manfaat.
Sebelumnya, TK Al Hidayah disebut telah menyampaikan keberatan karena sejumlah menu yang diberikan tidak banyak dimakan oleh anak-anak. Makanan yang tidak dikonsumsi tersebut kemudian berpotensi menjadi pemborosan apabila tidak dapat dimanfaatkan kembali.
Kini, setelah muncul persoalan baru mengenai menu yang dinilai monoton, perhatian terhadap pelaksanaan SPPG Pokaan semakin mengemuka. Dua keluhan yang muncul tersebut setidaknya menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi tingkat penerimaan makanan di lapangan.
PIC (Person in Charge) Pokaan disebut mempertanyakan mengapa menu yang disajikan cenderung sama atau berulang. Keluhan tersebut menjadi penting karena penerima manfaat membutuhkan makanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memiliki variasi agar tidak menimbulkan kejenuhan.
Jika menu yang sama terus diberikan dalam pola berulang, bukan tidak mungkin tingkat konsumsi penerima manfaat ikut menurun. Apalagi kelompok penerima manfaat tertentu, khususnya anak-anak, memiliki tingkat penerimaan makanan yang sangat dipengaruhi oleh rasa, bentuk, variasi, dan cara penyajian.
Persoalannya kemudian bukan lagi sekadar apakah makanan telah dibagikan atau belum. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah makanan tersebut benar-benar dimakan oleh penerima manfaat.
Sebab, makanan yang telah disiapkan dengan biaya dan tenaga besar tetapi kemudian tidak dikonsumsi tentu menjadi persoalan tersendiri. Selain berhubungan dengan efektivitas program, kondisi tersebut juga menyangkut upaya mencegah pemborosan pangan.
Keluhan dari TK Al Hidayah dan PIC Desa Pokaan seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pengelola SPPG. Masukan dari lapangan justru dapat digunakan untuk mengetahui menu mana yang disukai, menu mana yang kurang diminati, serta jenis makanan apa yang perlu diperbaiki.
Dalam program pemenuhan makanan bergizi, evaluasi semestinya tidak berhenti pada dapur produksi. Evaluasi juga perlu melihat kondisi setelah makanan sampai kepada penerima manfaat.
Apakah makanan habis dikonsumsi? Apakah terdapat menu tertentu yang sering tersisa? Apakah penerima manfaat merasa bosan dengan menu tertentu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk dijawab jika program ingin berjalan secara efektif.
Di sinilah pentingnya keterbukaan pengelola SPPG terhadap kritik dan masukan. Komplain dari penerima manfaat seharusnya tidak dipandang sebagai serangan, melainkan sebagai bahan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
Namun, apabila keluhan yang sama terus muncul dan tidak mendapatkan tindak lanjut, persoalannya tentu menjadi berbeda. Masyarakat dapat mempertanyakan apakah mekanisme evaluasi selama ini benar-benar berjalan atau sekadar formalitas.
Pihak pengelola SPPG Desa Pokaan perlu memberikan penjelasan secara terbuka terkait penyusunan menu. Termasuk bagaimana menentukan variasi makanan, bagaimana mengetahui tingkat konsumsi penerima manfaat, serta bagaimana menangani makanan yang tidak habis.
Penjelasan tersebut penting agar publik tidak hanya mendengar keluhan dari satu sisi. Dengan adanya klarifikasi dari pihak SPPG, masyarakat dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi sebenarnya di lapangan.
Selain pengelola SPPG, pihak sekolah dan PIC juga diharapkan menyampaikan masukan berdasarkan kondisi nyata penerima manfaat. Catatan mengenai makanan yang sering tersisa dapat menjadi data penting dalam melakukan evaluasi menu.
Pemerintah desa dan pihak terkait juga memiliki peran dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan. Jangan sampai persoalan teknis seperti variasi menu justru mengganggu kepercayaan penerima manfaat terhadap program yang sejatinya memiliki tujuan baik.
Program makanan bergizi membutuhkan lebih dari sekadar distribusi makanan. Dibutuhkan pengawasan, evaluasi, komunikasi, serta keberanian melakukan perubahan apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya.
Kini publik menunggu jawaban dari pengelola SPPG Desa Pokaan: apakah keluhan mengenai menu yang dinilai monoton akan menjadi bahan evaluasi serius, atau kembali berhenti sebagai keluhan tanpa perubahan?
Yang jelas, apabila makanan yang dibagikan tidak dikonsumsi secara optimal karena persoalan menu, maka tujuan program patut kembali dievaluasi. Jangan sampai program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi justru menghadapi persoalan klasik: makanan tersedia, tetapi tidak semuanya dimakan.
Karena itu, persoalan SPPG Pokaan tidak seharusnya berhenti pada siapa yang mengeluh dan siapa yang dikritik. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap makanan yang sampai kepada penerima manfaat benar-benar layak, bergizi, bervariasi, disukai, dan akhirnya dikonsumsi hingga memberikan manfaat nyata bagi mereka yang menjadi sasaran program. (Agus)
.jpg)
