Target itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Jember Achmad Imam Fauzi saat bertemu dengan perwakilan Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jember di Kantor Bapenda Jember, Senin (10/8/2026).
Achmad Imam Fauzi menyebut Pemkab Jember telah menghitung kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh ruas jalan tersebut. Namun, pengerjaannya tidak dilakukan sekaligus dengan pola yang sama di setiap desa.
Pemkab akan mendahulukan jalan dengan kerusakan paling berat serta ruas yang dinilai memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Menariknya, desa diberi peran untuk menentukan ruas mana yang harus menjadi prioritas. Kepala desa dianggap paling mengetahui kondisi jalan di wilayahnya.
"Penentuan titik prioritas diserahkan kepada kepala desa karena mereka yang paling memahami kondisi riil di wilayah masing-masing," kata Fauzi.
Setelah titik ditentukan, Pemkab Jember akan menyiapkan anggaran sekaligus melaksanakan pembangunan.
Target 527 kilometer tersebut menjadi tantangan tersendiri.
Pemkab bukan hanya dituntut memenuhi panjang jalan yang telah ditetapkan, tetapi juga memastikan pembangunan menyasar ruas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Selain jalan, sejumlah kebutuhan pemerintahan desa turut dibahas dalam pertemuan tersebut.
Pemkab memastikan pengadaan ambulans untuk 226 desa dan 28 kelurahan masuk dalam P-APBD 2026. Anggaran tersebut ditargetkan disahkan pada Oktober.
Setelah proses branding selesai, kendaraan akan diserahkan kepada desa. Pemkab juga tengah menyiapkan aturan operasional supaya keberadaan ambulans tidak menambah beban keuangan pemerintah desa.
"Kami sedang merancang regulasi operasionalnya agar tidak membebani keuangan desa," jelas Fauzi.
Sementara untuk gaji atau tunjangan kepala desa, Pemkab Jember menyatakan kebutuhan anggarannya telah masuk dalam plafon APBD 2027.
Berbeda dengan dua kebijakan tersebut, BKK belum bisa dialokasikan pada tahun ini. Pemkab menyebut keterbatasan ruang fiskal menjadi kendalanya.
BKK akan kembali dikaji untuk kemungkinan masuk dalam P-APBD 2027 maupun anggaran tahun berikutnya.
Di sisi lain, pemerintah desa diminta ikut memperkuat program ketahanan pangan.
Desa dinilai memiliki posisi penting karena bersentuhan langsung dengan kondisi wilayah dan masyarakat.
Fauzi menegaskan, kebijakan yang disampaikan kepada para kepala desa tersebut telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah dan aturan yang berlaku.
"Kami ingin memastikan pembangunan daerah dimulai dari pinggiran, dari desa," pungkasnya.
Dengan target tersebut, 2027 bakal menjadi tahun penting bagi Pemkab Jember.
Sebab, sebanyak 527 kilometer jalan desa ditargetkan tidak lagi menjadi pekerjaan rumah.
(Wiwik)
.jpg)
