Aktivitas ekonomi tumbuh, kawasan perdagangan makin ramai, mobilitas warga meningkat. Namun, di balik geliat itu, sejumlah persoalan klasik justru belum benar-benar beres.
Kemacetan masih terasa. Banjir menjadi ancaman ketika hujan deras. Sampah menjadi pekerjaan rumah. Harga kebutuhan pokok mudah bergejolak. Sementara rasa aman di lingkungan juga masih menjadi perhatian.
Lima persoalan itu menjadi temuan utama survei persepsi dan prioritas masalah masyarakat perkotaan Kabupaten Jember 2026 yang dilakukan PAR Strategy Center (PSC). Survei berlangsung 15 Mei hingga 30 Juni dengan melibatkan 187 responden dari Kecamatan Patrang, Kaliwates, dan Sumbersari.
Peneliti utama PSC Ahmad Deni Rofiqi menyebut hasil survei tersebut semestinya menjadi alarm bagi pemerintah. Sebab, persoalan yang muncul bukan isu yang berdiri sendiri.
“Persoalan perkotaan ini saling berkaitan dan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi,” ujar Deni saat memaparkan hasil survei di Pecel Kediri Bu Tukemi, Jalan Tawangmangu, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Sabtu (8/8/2026).
Menurut dia, kemacetan misalnya, tidak semata-mata soal banyaknya kendaraan.
Pertumbuhan kawasan perdagangan, aktivitas ekonomi, parkir, keberadaan PKL hingga pola mobilitas masyarakat ikut membentuk persoalan lalu lintas.
Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya dengan rekayasa lalu lintas sesaat. PSC mendorong pemerintah melakukan penataan parkir, pengaturan kawasan PKL, memperbaiki fasilitas pejalan kaki serta membangun sistem transportasi perkotaan yang lebih terpadu.
Jangan sampai penataan kota justru memukul aktivitas ekonomi warga.
Persoalan berikutnya adalah banjir. PSC menilai pengendalian banjir membutuhkan pembenahan sistem drainase secara berkelanjutan.
Normalisasi saluran, peningkatan kapasitas drainase, pembangunan sumur resapan hingga keterlibatan masyarakat menjaga saluran air menjadi pekerjaan yang harus berjalan bersamaan.
Sementara urusan sampah dinilai membutuhkan perubahan cara pandang. Selama pengelolaan masih bertumpu pada pola angkut dan buang, persoalan tidak akan selesai di tingkat kota.
PSC mendorong pengelolaan dimulai dari sumber.
Pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari rumah maupun lingkungan menjadi bagian penting untuk menekan beban sistem persampahan.
Di sisi ekonomi, gejolak harga kebutuhan pokok juga masuk radar warga.
Pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat distribusi pangan, melakukan pemantauan harga secara berkala, menyiapkan cadangan pangan daerah dan memperluas kerja sama antardaerah.
Tujuannya jelas: jangan sampai pasokan terganggu, harga melonjak, lalu masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak.
Persoalan terakhir adalah keamanan lingkungan. PSC mendorong pemerintah tidak hanya mengandalkan aparat. Sistem keamanan berbasis masyarakat perlu kembali diperkuat.
Pos kamling, patroli di wilayah rawan, teknologi pendukung serta keterlibatan pemuda dan komunitas dinilai bisa menjadi benteng awal pencegahan kriminalitas.
Deni menegaskan, hasil survei PSC juga menunjukkan bahwa dinamika perkotaan Jember semakin kompleks.
Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan membawa dampak positif, tetapi sekaligus menciptakan tekanan baru terhadap ruang kota.
“Yang perlu dikelola adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi, mobilitas masyarakat, sektor informal dan penggunaan ruang bisa berjalan secara seimbang,” tegasnya.
Karena itu, PSC mendorong Pemkab Jember menjadikan data dan persepsi masyarakat sebagai bagian dari dasar penyusunan kebijakan.
Bukan sekadar membangun kota, tetapi memastikan kota tersebut tetap nyaman ditinggali.
(Wiwik)
.jpg)
