Pidato itu disiarkan secara langsung, akan tetapi siaran langsung di YouTube Sekretariat Presiden terputus saat pembahasan nuklir Iran, dan segmen tersebut hilang pada unggahan ulang dan memicu spekulasi warganet.
Pernyataan tersebut memicu perdebatan, dengan sebagian menilai sebagai analisis risiko geopolitik, sementara lainnya menganggapnya sensitif secara diplomatik. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai kendala teknis atau penyuntingan video tersebut.
Dalam kitab mutiara hikmah dari kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Atha'illah as-Sakandari, disebutkan bahwa orang yang menceritakan atau menyebutkan semua yang ia ketahui (zaakiran kulla ma 'alima) termasuk tanda kebodohan.
Mengatakan semua yang diketahui tanpa memilah, memilih dan menetapkan urgensinya, dapat memicu kesalahpahaman, fitnah, atau kebingungan bagi orang yang mendengarnya. Ada prinsip bijak yang menyatakan, "Katakan apa yang engkau ketahui, tetapi jangan katakan semua yang engkau ketahui.
Dalam isu senjata nuklir Iran, komunikasi Presiden Prabowo Subianto memiliki beberapa unsur kesalahan, yaitu :
*Pertama,* Prabowo bicara dalam kapasitas sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan, bukan pengamat atau komentator. Prabowo, tak dapat mencampuradukan informasi yang sifatnya kutipan, analisa, bahkan yang baru desas desus, untuk dijadikan referensi menyampaikan pandangan.
Bahkan, andaikan informasi kepemilikan senjata nuklir Iran valid berdasarkan informasi intelejen negara yang akurat, informasi seperti ini tidak dapat disampaikan secara eksplisit, melainkan hanya menjadi bagian dari pertimbangan yang inklud, yang bersifat implisit, dalam menentukan kebijakan dan atau mengeluarkan keputusan.
*Kedua,* komunikasi publik yang berkaitan dengan status dan eksistensi negara lainnya, wajib disandarkan pada kebijakan umum dan sikap terbuka dari negara yang bersangkutan. Sampai hari ini, tidak ada satupun pernyataan resmi dari otoritas Iran, yang menyatakan Iran telah memiliki senjata nuklir.
Pernyataan Presiden soal senjata Nuklir Iran, akan mudah didelegitimasi oleh dunia internasional, karena tak memiliki pijakan yang standar. Bahkan, dalam konteks yang lain, informasi tersebut bisa dianggap sebagai bagian dari menjalankan kebijakan proxy negara lain (Amerika atau Israel), yang hal itu seolah melegitimasi serangan AS dan Israel terhadap Iran.
Lagipula, sikap ini bertentangan dengan politik bebas aktif yang tidak memihak sekaligus berlawanan dengan kepentingan nasional yang menegaskan Indonesia tidak ingin berkonfrontasi dengan negara manapun.
*Ketiga,* status nuklir Iran yang sensitif semestinya dikelola dengan bijak untuk kepentingan bangsa. Bukan, menjadikan Indonesia sebagai partisan politik yang berkonflik, apalagi menjadi antek salah satu pihak yang berkonflik.
Dalam konteks yang demikian, menjadikan informasi kepemilikan senjata nuklir Iran dan potensi negara lainnya juga ingin memiliki (Arab Saudi, Qatar, UEA, dll), sebagai ajang koreksi internal untuk melakukan tindakan antisipasi atas dampak persaingan dan perebutan sejumlah komoditi dunia (khususnya energi dan pangan), justru menjatuhkan posisi tawar Indonesia.
Sikap ini, secara tak sadar mendorong Indonesia untuk terlibat dalam konfrontasi politik yang ada, dengan melibatkan diri atau setidaknya menundukan diri untuk menjadi bagian salah satu kubu (misal: melegitimasi Gabung ke BOP) dengan dalih agar mendapatkan parikan komoditi global. Padahal, konstitusi Indonesia jelas konsisten turut serta menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. Bukan menjadi pendukung perang dengan melibatkan Indonesia berada dalam forum internasional yang berada dalam kendali salah satu kubu yang sedang berperang (masuk BOP Israel dan Amerika).
Miris. Pada isu yang tak penting, Prabowo sibuk bicara segala hal yang sering blunder. Dari urusan hitungan angka yang tak nyambung, hingga penggilingan padi dengan keuntungan Rp. 2 triliun.
Pada isu yang penting, yang semestinya Prabowo selektif dan presisi menyampaikan pandangan, Prabowo masih juga mengambil mode 'ngember'. Isu nuklir Iran adalah isu super sensitif, bukan isu koperasi desa merah putih atau menu MBG, yang bisa asal ngomong dan bisa berteriak 'Oke Gass'.
Begitu buruk-kah, komunikasi politik seorang Prabowo Subianto? [].
Sumber:Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
