Gayo Lues,detiksatu.com || Pembangunan jaringan irigasi persawahan di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, patut mendapat perhatian serius. Bukan karena masyarakat menolak pembangunan, melainkan karena informasi dasar mengenai proyek yang menggunakan anggaran publik disebut tidak terlihat di sejumlah lokasi pekerjaan.
Di lapangan, salah satu jaringan irigasi di kawasan Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib, terlihat telah dibangun saluran beton di tengah hamparan persawahan. Namun, dalam dokumentasi lapangan yang diterima media ini, tidak terlihat papan informasi proyek yang menerangkan siapa pelaksana, berapa nilai pekerjaan, sumber dana, volume, maupun masa pelaksanaan.Proyek ini sebenarnya proyek siapa, menggunakan uang dari mana dan berapa nilainya?
Lebih mengherankan lagi, informasi dari salah seorang anggota kelompok tani yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut pekerjaan irigasi serupa disebut tersebar di sekitar 19 titik pada desa yang berbeda di Kabupaten Gayo Lues.Menurut sumber tersebut, masing-masing titik memiliki anggaran dan volume pekerjaan yang berbeda. Namun, sumber mengaku tidak mengetahui secara pasti asal anggarannya.Yang kami tahu pekerjaan ini dari Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues. Ada sekitar 19 titik di desa berbeda. Anggaran dan volumenya berbeda-beda. Sumber dana kami tidak tahu,katanya.
Jika benar terdapat sekitar 19 titik pembangunan irigasi, publik tentu berhak mengetahui berapa total anggarannya.Apakah bersumber dari APBK Gayo Lues? APBA Aceh? APBN? Dana dekonsentrasi? Dana tugas pembantuan? Atau sumber anggaran lainnya?.Sebab ketika uang negara digunakan membangun fasilitas pertanian, masyarakat bukan penonton yang hanya boleh melihat beton berdiri di tengah sawah.Masyarakat adalah pihak yang berhak melakukan pengawasan.
Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat jangan menganggap papan informasi proyek sebagai sekadar papan nama yang dipasang agar lokasi pekerjaan terlihat resmi.Dari papan tersebut masyarakat dapat mengetahui identitas kegiatan dan kemudian mengawasi apakah pekerjaan sesuai dengan anggaran, volume, spesifikasi dan waktu yang telah ditetapkan.Dan ketika publik mulai menerka-nerka, jangan salahkan masyarakat apabila muncul istilah proyek siluman.
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues seharusnya tidak alergi terhadap kritik.Apalagi pembangunan irigasi merupakan program yang langsung menyentuh kehidupan petani.Kalau proyek tersebut benar, legal, dan dikerjakan sesuai aturan, tinggal buka datanya.Sampaikan kepada publik.Nilainya berapa?.Sumber dananya apa?.Kontraktornya siapa?.Volume pekerjaannya berapa?.Kapan dimulai?
Kapan selesai?.Siapa pengawasnya?.Dan 19 titik itu berada di desa mana saja?.Selesai.Tidak perlu masyarakat menebak-nebak.
Jika sebagian pekerjaan tersebut menggunakan anggaran pemerintah pusat, kementerian atau lembaga terkait juga patut memastikan bahwa pelaksanaan di daerah benar-benar memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.Jangan sampai pemerintah pusat menggelontorkan anggaran, pemerintah daerah menjalankan kegiatan, sementara masyarakat di lokasi justru tidak mengetahui proyek apa yang sedang dibangun di depan mata mereka.
Pengawasan tidak boleh berhenti di meja administrasi.Proyek harus diawasi sampai ke sawah.Sebab yang dibangun bukan sekadar saluran beton. Yang dipertaruhkan adalah uang rakyat dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pembangunan irigasi seharusnya membawa air ke sawah dan kesejahteraan kepada petani.Bukan malah membawa pertanyaan baru.
Saat awak media melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues melalui WhatsApp, pesan tersebut diketahui telah dibaca. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan maupun penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian terkait persoalan tersebut.Pemerintah pusat juga perlu segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai proyek irigasi yang disebut mencapai sekitar 19 titik tersebut. Transparansi menjadi penting agar masyarakat mengetahui siapa pelaksana kegiatan, sumber anggaran, nilai pekerjaan, lokasi, serta dasar pelaksanaan proyek.
Detiksatu.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Aceh, kementerian/lembaga terkait, maupun pihak pelaksana pekerjaan.
( DIR )
.jpg)
