Pemkab menyebut alokasi tambahan yang diterima Jember menjadi yang terbesar di Jawa Timur.
Kabar itu disampaikan Bupati Jember Gus Fawait saat menyampaikan Nota Pengantar Raperda Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna I DPRD Jember, Selasa (1/9/2026).
Tambahan anggaran tersebut tak akan digunakan sembarangan.
Pemkab memastikan dana tetap dikunci untuk program yang sudah masuk dalam arah pembangunan daerah.
Gus Fawait menyebut tambahan fiskal itu akan diarahkan untuk memperkuat sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dua di antaranya kesehatan dan pendidikan.
"Seluruh tambahan anggaran tersebut akan difokuskan untuk memperkuat berbagai program prioritas daerah. Alokasi dana ini dipastikan tetap selaras dan tidak menyimpang dari dokumen RPJMD serta RKPD yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif," ujar Gus Fawait.
Di sektor kesehatan, program Homecare bakal terus digeber.
Begitu pula dengan layanan Universal Health Coverage (UHC) yang menjadi salah satu fokus Pemkab Jember.
Namun, pekerjaan rumah terbesar tak hanya soal layanan kesehatan.
Pemkab juga membidik peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah rata-rata lama sekolah.
Untuk mengejar indikator tersebut, Pemkab Jember menyiapkan pendekatan yang cukup tidak biasa.
Kelompok pengajian bakal diajak menjadi bagian dari strategi meningkatkan pendidikan masyarakat dewasa.
Konsepnya, aktivitas pengajian tidak hanya menjadi ruang pembinaan keagamaan, tetapi juga disinergikan dengan program pendidikan kesetaraan atau kejar paket.
Targetnya jelas: warga berusia 25 tahun ke atas yang belum menuntaskan pendidikan bisa kembali belajar dan mendapatkan ijazah kesetaraan.
"Kami merancang formula kolaborasi strategis bersama kelompok-kelompok pengajian. Melalui pengintegrasian kegiatan keagamaan dan proses belajar mengajar kejar paket, warga dapat memperoleh ijazah kesetaraan secara lebih efektif dan efisien," ungkap Gus Fawait.
DPRD Diminta Makin Kuat Mengawasi
Anggaran
Dalam rapat paripurna tersebut, Gus Fawait juga memberikan apresiasi kepada DPRD Jember.
Pembahasan perubahan APBD yang berlangsung maraton disebutnya sebagai bagian dari proses pengawasan terhadap pemerintah daerah.
Menurutnya, perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif bukan persoalan. Justru, dinamika tersebut diperlukan agar pembahasan anggaran tidak berjalan satu arah.
Bupati bahkan melempar wacana agar setiap anggota DPRD mendapat dukungan staf atau tenaga ahli profesional.
Langkah itu dinilai dapat membantu anggota dewan menghadapi persoalan teknis dalam pembahasan APBD sekaligus memperkuat fungsi pengawasan.
"Perbedaan pemikiran yang terjadi di parlemen merupakan bentuk pengawasan yang sehat dalam roda pemerintahan," tegasnya.
Gus Fawait juga mengingatkan agar pembahasan anggaran antara Banggar DPRD dan TAPD tetap berjalan disiplin sesuai aturan.
Sementara untuk rincian program dan besaran anggarannya, pembahasan lebih detail akan dilakukan melalui komisi setelah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) rampung.
Dengan tambahan dana transfer tersebut, Pemkab Jember kini memiliki ruang fiskal lebih besar untuk memperkuat program prioritas.
Tantangannya tinggal satu: memastikan tambahan uang tersebut benar-benar berubah menjadi layanan yang dirasakan masyarakat.
(Wiwik)
