Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan menunggu pasokan kembali normal, tetapi membutuhkan skema distribusi yang lebih tangguh ketika jalur utama mengalami gangguan.
Bupati Jember Gus Fawait mengatakan, gangguan pasokan BBM kali ini kembali dipicu persoalan pada jalur distribusi menuju pelabuhan.
Kemacetan parah menyebabkan pengiriman BBM ke sejumlah wilayah di tapal kuda ikut tersendat, mulai Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember hingga Lumajang.
Menurut Gus Fawait, kondisi tersebut bukan kali pertama terjadi. Jember disebut sudah tiga kali menghadapi persoalan serupa akibat gangguan dalam rantai distribusi.
"Ini sudah ketiga kalinya terjadi di Jember akibat hambatan pada rantai distribusi," ujar Gus Fawait, Jumat (11/9/2026).
Bagi Pemkab Jember, persoalan tersebut menunjukkan perlunya sistem antisipasi yang bekerja sebelum kelangkaan terjadi.
Ketika kemacetan atau gangguan jalur distribusi mulai terdeteksi, pasokan untuk daerah terdampak dinilai semestinya dapat segera dialihkan dari titik lain.
Surabaya, Malang maupun Gresik dapat menjadi alternatif pengiriman sehingga kebutuhan BBM di Jember tidak sepenuhnya bergantung pada satu jalur distribusi.
Gus Fawait juga membandingkan penanganan distribusi BBM dengan pasokan LPG. Saat jalur dari Banyuwangi mengalami gangguan, distribusi LPG ke Jember dapat segera dialihkan dari Surabaya dan Gresik sehingga kebutuhan masyarakat tetap terjaga.
"Kalau untuk LPG bisa cepat dialihkan dari Surabaya dan Gresik ketika jalur Banyuwangi terganggu. Pola seperti ini yang juga perlu diterapkan untuk BBM," tegasnya.
Karena itu, Pemkab Jember akan menyampaikan surat resmi kepada Pertamina Pusat dan pemerintah pusat. Salah satu usulan yang kembali didorong adalah reaktivasi depo BBM di Jember.
Keberadaan depo lokal dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pasokan, terutama karena Jember memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk sekitar 2,6 hingga 2,7 juta jiwa. Mobilitas masyarakat yang tinggi, termasuk aktivitas mahasiswa dan pendatang, turut membuat kebutuhan BBM di Jember cukup besar.
"Kami mengusulkan reaktivasi depo di Jember agar suplai tidak bergantung penuh pada Depo Banyuwangi," kata Gus Fawait.
Di sisi lain, Pemkab Jember mengambil langkah cepat dari sisi pengendalian mobilitas masyarakat.
Kebijakan work from home (WFH) bagi ASN serta pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi sekolah di bawah Pemkab, Cabang Dinas Pendidikan, maupun Kementerian Agama diterapkan untuk mengurangi aktivitas perjalanan masyarakat.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu intervensi untuk menekan kepadatan kendaraan di jalan sekaligus mengurangi tekanan terhadap kebutuhan BBM selama masa gangguan pasokan.
Setelah pasokan fisik BBM kembali pulih, pengurangan mobilitas tersebut turut membantu mengurai kepadatan kendaraan dan antrean di sejumlah SPBU.
Kebijakan WFH dan PJJ dijadwalkan berlangsung hingga akhir pekan. Pemkab berharap distribusi BBM kembali stabil sehingga aktivitas pemerintahan, pendidikan dan mobilitas masyarakat dapat berjalan normal pada awal pekan mendatang.
Namun bagi Pemkab Jember, normalnya antrean bukan menjadi akhir persoalan. Gangguan distribusi yang berulang menjadi dasar untuk mendorong perubahan pola pasokan agar kejadian serupa tidak kembali memicu kepanikan masyarakat.
Pemkab Jember kini mendorong agar persoalan BBM tidak hanya ditangani ketika antrean sudah mengular, tetapi diantisipasi sejak gangguan distribusi mulai terdeteksi.
(Wiwik)
