Kapuas hulu,detiksatu.com — Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Kapuas Hulu tengah melakukan penyidikan terkait dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah Desa Kerangan Panjang, Desa Sekubah, dan Desa Tani Makmur, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Sebagian lokasi yang berkaitan dengan peristiwa kebakaran tersebut disebut berada dalam areal IUP PT BOS.
Hal itu dikonfirmasi detiksatu.com melalui wawancara eksklusif dengan Kuasa PT BOS, Fery. Ia membenarkan bahwa proses penyidikan oleh Reskrim Polres Kapuas Hulu sedang berlangsung.
Menurut Fery, PT BOS bersikap kooperatif dan mendukung proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.
“Benar, proses penyidikan sedang dilakukan oleh pihak Reskrim Polres Kapuas Hulu. Dari pihak PT BOS kami kooperatif dan mendukung dalam proses tersebut,” ujar Fery kepada detiksatu.com.
PT BOS Klaim Tak Beroperasi Sejak 2025
Dalam wawancara tersebut, Fery menjelaskan bahwa PT BOS menurut pihak perusahaan sudah tidak menjalankan kegiatan operasional usaha di lapangan sejak awal 2025.
Ia menerangkan, kondisi tersebut berkaitan dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) PT BOS yang diterbitkan pada 2019 dan menurut keterangan perusahaan masa berlakunya berakhir pada akhir 2024.
“PT BOS sejak awal tahun 2025 sudah tidak melakukan operasional usaha karena PKKPR yang diterbitkan tahun 2019 sudah tidak berlaku terhitung akhir tahun 2024,” jelas Fery.
Menurutnya, perusahaan kemudian harus mengajukan PKKPR baru. Fery menjelaskan bahwa PKKPR tersebut merupakan salah satu persyaratan dalam proses perizinan berusaha dan legalitas lokasi usaha, termasuk dalam pengajuan Hak Guna Usaha (HGU).
Tidak adanya kegiatan operasional tersebut, lanjut Fery, turut berdampak terhadap jumlah tenaga kerja perusahaan. Sejumlah karyawan disebut telah dirumahkan dan saat ini tersisa empat orang yang menjalankan pekerjaan administrasi.
Izin Usaha Disebut Mengalami Penghentian
Fery juga menyampaikan bahwa izin usaha PT BOS telah mengalami pembekuan atau penghentian sementara melalui sistem Online Single Submission (OSS) sejak 12 Maret 2026.
Kemudian, menurut keterangan pihak perusahaan, pada 13 Agustus 2026 PT BOS dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh Bupati Kapuas Hulu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kapuas Hulu.
Fery mengatakan, dengan adanya sanksi tersebut, pelaku usaha diwajibkan menghentikan seluruh kegiatan usaha.
“Proses perizinan inilah yang melatarbelakangi tidak adanya kegiatan operasional di lapangan karena fokus kami dalam pengurusan administrasi,” katanya.
PT BOS Sampaikan Permohonan Maaf
Terkait terjadinya kebakaran lahan, Fery menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pemadaman.
Ia mengakui bahwa pihak perusahaan tidak dapat berupaya secara maksimal dalam membantu penanganan kebakaran karena keterbatasan personel dan sarana pemadam kebakaran.
“Dengan terjadinya karhutla ini, pihak PT BOS memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam pemadamannya. Dari pihak PT BOS tidak dapat berupaya maksimal karena keterbatasan personel dan sarana pemadam kebakaran, karena memang sudah tidak beroperasional lagi di lapangan,” ujar Fery.
Foto Investigasi Detiksatu.com di Lapangan
Sementara itu, detiksatu.com melakukan penelusuran dan dokumentasi lapangan terhadap kondisi kawasan yang terdampak kebakaran. Foto yang menyertai pemberitaan ini merupakan dokumentasi investigasi media detiksatu.com yang memperlihatkan kondisi kawasan dari udara.
Dalam dokumentasi tersebut terlihat hamparan kawasan dengan sejumlah bagian vegetasi yang tampak mengalami perubahan warna dan kondisi, sementara kepulan asap atau kabut terlihat menyelimuti sebagian wilayah. Di sekitar kawasan juga tampak jalur jalan yang membelah areal tersebut.
Dokumentasi visual tersebut menjadi bagian dari penelusuran jurnalistik detiksatu.com untuk memberikan gambaran kondisi lapangan kepada pembaca.
Namun, kondisi visual dalam foto tidak serta-merta dapat dijadikan kesimpulan mengenai penyebab kebakaran maupun pihak yang bertanggung jawab. Penentuan titik awal api, penyebab kebakaran, luas area terdampak, serta ada atau tidaknya keterkaitan dengan aktivitas suatu badan usaha merupakan bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan aparat berwenang.
Dengan demikian, foto tersebut ditempatkan sebagai dokumentasi jurnalistik kondisi lapangan, bukan sebagai bukti yang menyimpulkan kesalahan pihak tertentu.
Proses Penyidikan Masih Berjalan
Sementara itu, dugaan tindak pidana karhutla di tiga desa tersebut masih dalam proses penyidikan oleh Reskrim Polres Kapuas Hulu.
Belum ada kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran tersebut. Penentuan ada atau tidaknya unsur tindak pidana maupun pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh.
Keterangan PT BOS dalam wawancara eksklusif ini merupakan penjelasan dari pihak perusahaan mengenai kondisi operasional, status perizinan, serta sikap perusahaan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.
detiksatu.com akan mengikuti perkembangan penyidikan dan menyajikan informasi berdasarkan keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun pihak-pihak terkait.
detiksatu.com — Informasi, Konfirmasi, dan Fakta Lapangan.
