CIANJUR,DETIKSATU.COM || Pemerintah Kabupaten Cianjur mendorong yayasan penyelenggara pendidikan swasta memperkuat tata kelola lembaga agar lebih profesional, adaptif dan mampu menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat.
Dorongan itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur Ruhli Solehudin saat menghadiri Seminar Peningkatan Kapasitas Perguruan Swasta Yayasan Pendidikan sekaligus pengukuhan Tim Teknis Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) di 32 kecamatan se-Kabupaten Cianjur.
Ruhli mengatakan pendidikan swasta memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Cianjur. Karena itu, pengelolaan yayasan dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada penyelenggaraan sekolah, tetapi juga membutuhkan perencanaan dan tata kelola yang berkelanjutan.
“Jangan hanya datang untuk seremonial. Ketika keluar dari gedung ini, harus sudah ada perubahan. Kita ubah pola pikir, mindset, dan paradigma. Harus sudah punya harapan, inisiatif, dan strategi apa yang akan dilaksanakan oleh yayasan masing-masing,” kata Ruhli.
Menurut Ruhli, besarnya jumlah satuan pendidikan swasta membuat pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyediakan layanan pendidikan. Berdasarkan data yang dipaparkannya, terdapat sekitar 1.800 satuan pendidikan PAUD dan sekitar 450 satuan pendidikan SMP di Cianjur. Dari jumlah SMP tersebut, 149 berstatus negeri.
Atas kondisi itu, ia menekankan pentingnya hubungan kemitraan antara pemerintah dan yayasan penyelenggara pendidikan. Pemerintah, kata dia, tidak ditempatkan sebagai atasan, sementara yayasan bukan bawahan.
“Pemerintah tidak menjadi atasan dan bawahan, tetapi kita adalah partner, kita adalah keluarga yang bisa saling bahu-membahu untuk menciptakan kondusivitas pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh semua,” ujarnya.
Ruhli juga meminta yayasan melakukan pembenahan pada tiga aspek, yakni peran, kapasitas dan profesionalitas. Pembenahan tersebut mencakup tata kelola keuangan, sumber daya manusia, regulasi, legalitas hingga penyusunan perencanaan strategis.
Ketua BMPS Kabupaten Cianjur H. Muhammad Toha mengatakan pembinaan terhadap pengurus yayasan diperlukan karena jumlah lembaga pendidikan swasta di Cianjur cukup besar dan menjadi potensi yang perlu disinergikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Berdasarkan data yang dihimpun BMPS, kata Toha, jumlah yayasan pendidikan di Cianjur mencapai sekitar 1.300 dan masih berpotensi bertambah hingga lebih dari 2.000 lembaga.
“Jumlah lembaga-lembaga yayasan ini sangat banyak. Ini potensi yang perlu disinergikan untuk meningkatkan SDM Kabupaten Cianjur. Kuncinya ada pada pemahaman para pengurus yayasan,” kata Toha.
Toha mengatakan tantangan penyelenggara pendidikan swasta tidak berhenti pada pendirian yayasan dan sekolah. Setelah lembaga berdiri, pengurus tetap harus memastikan keberlanjutan tata kelola, termasuk pembiayaan, sumber pendapatan, tenaga pendidik serta administrasi kelembagaan.
Persoalan legalitas dan izin operasional sekolah juga menjadi salah satu hal yang disoroti BMPS. Toha menjelaskan, izin operasional melekat pada satuan pendidikan, sedangkan yayasan merupakan badan hukum yang menjadi payung penyelenggaraan pendidikan formal maupun nonformal.
“Ini bukan yayasannya yang habis, tetapi izin operasional sekolah. Yayasan itu badan hukum yang menjadi payung untuk mendirikan sekolah-sekolah, baik formal maupun nonformal,” ujarnya.
Menurut Toha, persoalan perizinan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah karena sejumlah penyelenggara pendidikan swasta mengeluhkan beban administrasi ketika harus kembali mengurus izin operasional.
Di sisi lain, BMPS juga mendorong perhatian terhadap kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Namun, kebijakan tersebut tetap perlu disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan masing-masing yayasan.
Pembinaan pengurus yayasan juga direncanakan tidak berhenti pada kegiatan tingkat kabupaten. Toha mengatakan BMPS akan membawa agenda peningkatan kapasitas ke tingkat kecamatan agar persoalan tata kelola, legalitas, pembiayaan dan sumber daya manusia dapat dibahas lebih konkret.
Langkah tersebut ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat peran pendidikan swasta dalam memperluas partisipasi pendidikan dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Cianjur. (Bet)
