Sejumlah warga Kampung Lebak Pari dan Kampung Nyenang menyampaikan protes dan tuntutan kepada pihak pengelola Rumis BI dalam sebuah pertemuan yang digelar di Aula Kantor Desa Muara Jaya, Kamis (24/9/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Desa Muara Jaya H. Awan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, BPD, RT/RW, Karang Taruna, ketua paguyuban, serta tokoh masyarakat.
Namun, pihak manajemen Rumis BI tidak hadir dalam pertemuan tersebut meski, menurut Kepala Desa Muara Jaya, telah menerima undangan resmi dari pemerintah desa.
Kondisi itu membuat sejumlah persoalan yang selama ini dikeluhkan warga belum memperoleh penjelasan langsung dari pihak pengelola.
Warga mengaku akses yang selama ini digunakan untuk berbagai aktivitas kini digembok oleh pihak Rumis BI.
Akibatnya, warga yang hendak beraktivitas, termasuk anak sekolah dan masyarakat yang menghadiri kegiatan keagamaan, harus menggunakan jalur alternatif yang dinilai lebih jauh.
Tak hanya akses jalan, warga juga mempertanyakan keberadaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang menurut mereka belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat sekitar.
Persoalan lain yang disampaikan adalah aktivitas pengeboran sumur di dalam kawasan Rumis BI. Warga menyebut terdapat lebih dari empat titik pengeboran dan meminta adanya komunikasi serta kejelasan terkait perizinannya dengan masyarakat setempat.
Warga juga meminta agar tenaga kerja dari lingkungan sekitar lebih diberdayakan serta meminta evaluasi terhadap koordinator keamanan di lapangan yang oleh sebagian warga dinilai kurang dapat membangun komunikasi dengan masyarakat.
Kepala Desa Muara Jaya, H. Awan, menyayangkan ketidakhadiran pihak manajemen Rumis BI dalam forum tersebut.
Menurutnya, pertemuan itu sengaja difasilitasi pemerintah desa sebagai ruang musyawarah agar persoalan yang berkembang di masyarakat dapat dibahas secara terbuka dan tidak berujung pada konflik.
"Ini sangat disayangkan. Kami sudah melayangkan surat resmi agar pihak manajemen hadir sehingga persoalan ini bisa clear and clear, tetapi pihak manajemen tidak datang," kata H. Awan.
Ia menegaskan, Pemerintah Desa Muara Jaya memiliki Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur keberadaan dan hubungan perusahaan dengan masyarakat di wilayah desa.
Menurut H. Awan, regulasi tersebut dibuat untuk menjaga ketertiban dan kondusivitas lingkungan, termasuk terkait pemberdayaan serta rekrutmen tenaga kerja masyarakat sekitar.
"Desa Muara Jaya memiliki Perdes yang bertujuan agar perusahaan mana pun yang berdiri di Desa Muara Jaya dapat tertib dan kondusif dengan warga. Di dalamnya juga diatur mengenai rekrutmen tenaga kerja dan lainnya," ujarnya.
H. Awan berharap seluruh persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah. Ia juga mengingatkan agar ketidakpuasan warga tidak berkembang menjadi konflik terbuka.
"Jangan sampai kejadian seperti hari ini membuat masyarakat meluapkan emosinya hingga berkumpul untuk melakukan aksi protes," katanya.
Meski demikian, ia mengapresiasi sikap warga yang masih memilih menempuh jalur musyawarah melalui pemerintah desa.
"Alhamdulillah, warga Muara Jaya masih menghargai kepala desa. Kalau ada permasalahan, bisa berembuk untuk mencari solusi," lanjutnya.
"Saya akan mencoba mengundang lagi dan diagendakan kembali agar persoalan yang menjadi tuntutan warga bisa tersampaikan langsung. Dengan begitu, masyarakat juga bisa mendapatkan kejelasan," tegasnya.
Sementara itu, salah seorang warga menegaskan bahwa persoalan yang mereka sampaikan bukan hanya mengenai akses jalan.
"Kami meminta bukan hanya akses jalan dibuka, tetapi CSR juga harus bisa dirasakan masyarakat. Kemudian persoalan pengeboran sumur diselesaikan dan dikomunikasikan dengan warga," ujarnya.
Warga tersebut juga meminta agar masyarakat sekitar men
