Sutrisno, anggota Pemantau Keuangan Negara (PKN). Ia mempertanyakan efektivitas penanganan banjir yang dilakukan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, terutama jika infrastruktur yang dibangun untuk melindungi masyarakat kembali rusak ketika bencana datang. Anggaran boleh terserap, proyek boleh selesai, tetapi jika warga tetap dihantui banjir, pemerintah wajib menjelaskan di mana letak persoalannya.
Sutrisno menilai, normalisasi sungai tanpa memperhitungkan kebutuhan penguatan tebing berpotensi membuat anggaran tidak memberikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat. Kalau normalisasi tanpa beronjong, itu sama saja menghambur-hamburkan uang negara. Anggaran habis, warga tetap diburu banjir, tegas Sutrisno kepada awak media.
Menurutnya, penanganan banjir tidak boleh sekadar mengejar selesainya pekerjaan fisik. Perencanaan harus mempertimbangkan kondisi sungai, derasnya arus, kekuatan tebing, serta kebutuhan konstruksi pengaman yang sesuai dengan hasil kajian teknis. Jebolnya tanggul di Desa Badak pun menjadi alasan kuat bagi instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi di lapangan. Pemerintah perlu memastikan apakah kerusakan terjadi akibat besarnya debit air, kelemahan desain, kondisi tanah, mutu pekerjaan, atau faktor lain yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban berulang, sementara penyebab kerusakan infrastruktur belum dijelaskan secara terbuka.
Kondisi warga Desa Badak seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Banjir bukan persoalan baru bagi masyarakat di kawasan rawan bencana. Karena itu, penanganannya harus dirancang secara terukur, bukan sekadar melakukan pekerjaan darurat setelah air meluap. Jika tanggul yang dibangun beberapa bulan lalu kembali jebol, publik berhak mempertanyakan bagaimana perencanaan proyek dilakukan, bagaimana pengawasan dilaksanakan, dan sejauh mana bangunan tersebut mampu menghadapi kondisi sungai setempat.
Pemerintah juga perlu membuka informasi mengenai anggaran, pelaksana pekerjaan, spesifikasi teknis, serta hasil pengawasan proyek agar masyarakat dapat mengetahui apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Kritik ini bukan berarti menyimpulkan adanya penyimpangan anggaran. Namun, kerusakan infrastruktur yang dibangun menggunakan uang negara harus dijawab melalui pemeriksaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemda dan pemerintah pusat tidak cukup hanya menyampaikan rencana perbaikan. Yang dibutuhkan warga ialah langkah nyata, mulai dari penanganan darurat, pemeriksaan tanggul, hingga solusi jangka panjang yang sesuai dengan kondisi lapangan. Apabila diperlukan penguatan tebing menggunakan beronjong atau metode konstruksi lainnya, keputusan itu harus didasarkan pada kajian teknis yang tepat, bukan sekadar mengikuti pola pekerjaan sebelumnya. Sutrisno mengingatkan, banjir tidak mengenal usia. Lansia, anak-anak, dan seluruh warga sama-sama menghadapi ancaman ketika air menerjang permukiman. Banjir tidak mengenal lansia, anak kecil, semuanya dihantam, ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi peringatan bahwa keselamatan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan administratif dan rutinitas pembangunan. Ketika air kembali memasuki rumah warga, yang dipertaruhkan bukan hanya harta benda, tetapi juga keselamatan jiwa dan rasa aman masyarakat. Pemerintah harus memastikan warga terdampak memperoleh penanganan yang dibutuhkan. Pada saat bersamaan, titik-titik rawan perlu diperiksa dan langkah antisipasi disiapkan agar masyarakat tidak terus hidup dalam ketakutan setiap kali hujan deras turun.
Sutrisno mendorong pemerintah agar tidak menjadikan penanganan banjir sekadar proyek pembangunan fisik. Setiap pekerjaan harus memberikan manfaat nyata dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat berdasarkan kondisi teknis di lapangan. Jebolnya tanggul Desa Badak harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan menyeluruh, termasuk mengevaluasi desain, pelaksanaan, kualitas material, dan pengawasan pekerjaan. Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian, instansi berwenang perlu menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat juga berhak mengetahui langkah apa yang akan diambil pemerintah setelah kerusakan tersebut terjadi. Sebab,uang negara bukan milik pejabat, bukan milik kontraktor, dan bukan sekadar angka dalam laporan anggaran. Uang itu berasal dari rakyat dan seharusnya digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat. Hingga berita ini disusun, penyebab pasti jebolnya tanggul belum dapat dipastikan dan klarifikasi dari pemerintah daerah, instansi teknis terkait, serta pihak pelaksana pekerjaan masih diperlukan.
Awak media membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya kepada seluruh pihak terkait agar persoalan ini dapat dijelaskan secara transparan, berimbang, dan berdasarkan fakta. Warga Desa Badak tidak cukup hanya dijanjikan pembangunan. Mereka membutuhkan perlindungan yang nyata, infrastruktur yang direncanakan dengan benar, serta pertanggungjawaban yang jelas atas setiap penggunaan uang negara.
( DIR )
