CIANJUR, DETIKSATU.COM || Pemerintah Kabupaten Cianjur mengandalkan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok menjelang akhir 2026. Meski ketersediaan beras diklaim mencukupi hingga akhir tahun, kenaikan harga cabai akibat kemarau panjang masih menjadi tantangan bagi stabilitas pangan masyarakat.
Kepala Dinas Pangan Kabupaten Cianjur, Firman Edi, menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Kecamatan Sukaresmi, Rabu (21/10/2026). Ia mengatakan pemerintah daerah berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk menjaga pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan.
“Secara umum, khususnya kebutuhan pokok seperti beras, kondisinya sampai akhir tahun aman. Kemarin juga ada surplus terkait gabah kering,” kata Firman.
Menurut dia, panjangnya rantai distribusi menjadi salah satu persoalan yang berpotensi memengaruhi harga pangan di tingkat konsumen. Melalui GPM, pemerintah berupaya mendekatkan akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Namun, persoalan harga tidak hanya berkaitan dengan distribusi. Firman mengatakan kemarau yang berlangsung cukup panjang turut memengaruhi ketersediaan hasil panen, khususnya cabai, sehingga memicu kenaikan harga.
“Memang betul terjadi lonjakan karena ketersediaan panen, khususnya cabai. Musim kemarau yang cukup panjang ini berdampak,” ujarnya.
Untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga, Dinas Pangan menggelar kegiatan pangan murah dengan melibatkan kelompok tani. Hasil pertanian dari kelompok tersebut turut disalurkan melalui kegiatan itu.
Meski demikian, dampak intervensi tersebut terhadap harga di tingkat konsumen belum disertai data perbandingan harga sebelum dan sesudah pelaksanaan GPM. Informasi mengenai volume cabai yang dipasok serta jumlah masyarakat yang terjangkau juga diperlukan untuk mengukur efektivitas program.
Menghadapi potensi dampak El Nino dan menjaga ketahanan pangan, Dinas Pangan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian. Pembagian peran dilakukan mulai dari pengelolaan produksi di tingkat hulu hingga distribusi hasil panen kepada konsumen.
Firman menjelaskan, Dinas Pertanian menangani pemetaan pola tanam dan optimalisasi irigasi. Sementara itu, Dinas Pangan berfokus pada distribusi hasil pertanian dan upaya memperpendek rantai pasok.
“Di hulu ada Dinas Pertanian, mulai dari pemetaan pola tanam hingga optimalisasi irigasi. Kami di hilirisasi mengupayakan pendistribusian, termasuk memutus rantai pasok,” katanya.
Ia juga menyebut ketersediaan air irigasi di sejumlah wilayah, termasuk Bojongpicung, masih terpelihara dengan baik. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lahan pertanian milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga ditanami padi.
Pemerintah daerah menyatakan pasokan beras masih aman hingga akhir tahun. Namun, kepastian kondisi pangan secara menyeluruh tetap membutuhkan dukungan data mengenai stok beras, produksi gabah, perkembangan harga antarkomoditas, serta kelancaran distribusi.
Kenaikan harga cabai menunjukkan bahwa kecukupan satu komoditas tidak otomatis menjamin seluruh kebutuhan pangan tetap terjangkau. Karena itu, keberhasilan stabilisasi pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan stok, tetapi juga kemampuan pemerintah menjaga pasokan komoditas yang mengalami gangguan produksi dan memastikan intervensi harga benar-benar dirasakan masyarakat. (Bet)