Menurut Kelfinus Bu'ulolo, dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran bukan sekadar momentum untuk memamerkan pencapaian dan keberhasilan program pemerintah, melainkan kesempatan untuk mengukur sejauh mana kebijakan negara menjawab persoalan masyarakat. Evaluasi harus dilakukan secara objektif, terbuka, dan berdasarkan hasil nyata yang dapat dirasakan rakyat.
Ia menyoroti sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari kesejahteraan masyarakat, ketersediaan lapangan pekerjaan, kualitas pendidikan, penegakan hukum, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah tidak boleh hanya berbicara tentang keberhasilan program, tetapi harus berani membuka data, menjelaskan persoalan, dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada rakyat.
"Kekuasaan adalah amanah, bukan ruang untuk menghindari kritik," tegas Kelfinus Bu'ulolo.
Secara khusus, ia mendesak pemerintah mengevaluasi pelaksanaan MBG, terutama terkait standar keamanan pangan, kualitas pelayanan, transparansi penggunaan anggaran, serta tindak lanjut atas berbagai laporan kasus dugaan keracunan yang menimpa siswa. Menurutnya, program yang bertujuan meningkatkan gizi anak harus menjamin keselamatan penerima manfaat dan dilaksanakan melalui pengawasan yang ketat.
Kelfinus Bu'ulolo juga menegaskan bahwa penegakan hukum, pemberantasan korupsi, perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan menyampaikan pendapat harus menjadi bagian penting dalam evaluasi pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan ruang kritik yang terbuka agar kebijakan negara tidak menyimpang dari kepentingan publik.
Sebagai Ketua BPM Fakultas Hukum Universitas Borobudur sekaligus Pengurus Forum Mahasiswa Pemuda Indonesia, Kelfinus Bu'ulolo menyatakan bahwa sikap kritis mahasiswa merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengawasi jalannya kekuasaan. "Kritik tersebut bukan semata-mata bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan dorongan agar penyelenggaraan negara berjalan transparan, adil, dan akuntabel," tegas Kelfinus Bu'ulolo.
Kelfinus Bu'ulolo mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, kaum buruh, pekerja, ibu rumah tangga, pengemudi ojek online, hingga masyarakat umum, untuk menjadikan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran sebagai momentum menuntut perubahan nyata, bukan sekadar agenda seremonial.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus turun langsung mendengarkan keluhan dan melihat kondisi rakyat. Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata, melindungi hak-hak rakyat, dan menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Apabila terdapat kebijakan yang bermasalah, pemerintah harus berani mengakuinya, melakukan evaluasi, dan memperbaikinya secara terbuka.
Dua tahun pemerintahan bukan panggung untuk merayakan kekuasaan, melainkan momentum untuk mempertanggungjawabkan mandat rakyat. Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka evaluasi kebijakan secara transparan, memperbaiki program yang bermasalah, dan membuktikan keberpihakan kepada rakyat melalui tindakan nyata. Mahasiswa akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan. (Red) Setiaman Z.
