Bekasi,detiksatu.com ll Aktivitas pembangunan sebuah perusahaan di Kampung Kedungringin, Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan masyarakat. Hal ini menyusul dugaan bahwa persyaratan perizinan bangunan dan dokumen lingkungan untuk kegiatan pembangunan tersebut masih perlu diklarifikasi kepada pihak terkait.Kamis .29 Oktober 2026.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui dinas berwenang dapat melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kelengkapan perizinan pembangunan, kesesuaian tata ruang, serta pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PEMERINTAH DESA MINTA PERIZINAN DILENGKAPI
Sekretaris Desa Sukaringin, Sanan Efendi, saat dikonfirmasi di kantor desa, menyampaikan bahwa pemerintah desa telah mengarahkan pemilik perusahaan agar memperhatikan dan melengkapi persyaratan administrasi serta perizinan yang diperlukan.
Menurut keterangannya, terdapat sejumlah persyaratan perizinan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut, termasuk terkait persetujuan bangunan dan dokumen lingkungan. Pihak desa berharap seluruh tahapan pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan persyaratan yang diwajibkan instansi berwenang.
Status kelengkapan perizinan perusahaan hingga saat ini masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan dokumen dan konfirmasi kepada instansi yang berwenang menerbitkan maupun mengawasi perizinan.
WARGA KELUHKAN DEBU DAN AKTIVITAS KENDARAAN PENGANGKUT TANAH
Selain persoalan perizinan, aktivitas kendaraan pengangkut tanah yang keluar-masuk lokasi pembangunan juga dikeluhkan seorang warga di sekitar lokasi.
Warga tersebut menyampaikan bahwa kendaraan pengangkut tanah diduga menyebabkan debu beterbangan dan material tanah berceceran di jalan umum. Kondisi itu dinilai mengganggu kenyamanan pengguna jalan serta masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan.
Warga berharap pihak perusahaan dapat meningkatkan perhatian terhadap kebersihan jalan, membersihkan tanah yang tercecer, serta melakukan pengendalian debu sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Tingkat dampak terhadap kesehatan maupun lingkungan perlu dinilai berdasarkan kondisi di lapangan dan, apabila diperlukan, melalui pemeriksaan instansi terkait.
PEMKAB BEKASI DIMINTA LAKUKAN PENGAWASAN
Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui perangkat daerah yang membidangi perizinan bangunan, lingkungan hidup, dan penegakan peraturan daerah diharapkan dapat menindaklanjuti informasi serta keluhan masyarakat secara objektif.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan pembangunan telah memenuhi persyaratan yang diwajibkan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) apabila berlaku, serta persetujuan atau dokumen lingkungan sesuai skala dan karakteristik kegiatan usaha.
Perlu diketahui, istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah digantikan dengan PBG dalam sistem perizinan bangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, dokumen lingkungan yang diwajibkan dapat berbeda-beda, bergantung pada jenis, skala, dan dampak kegiatan usaha.
Apabila berdasarkan pemeriksaan ditemukan ketidakpatuhan, instansi berwenang diharapkan mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan prosedur dan hak pihak yang bersangkutan.
MENGUTAMAKAN KLARIFIKASI DAN KEPASTIAN HUKUM
Pemberitaan ini disampaikan sebagai bentuk perhatian terhadap aspirasi masyarakat mengenai perizinan pembangunan, kebersihan lingkungan, dan kenyamanan warga di sekitar lokasi.
Redaksi Gempur News menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan ketidaklengkapan perizinan maupun dampak aktivitas pembangunan perlu diuji melalui klarifikasi dan pemeriksaan langsung oleh instansi yang berwenang, bukan hanya berdasarkan keterangan di lapangan.
Redaksi membuka ruang klarifikasi bagi pihak perusahaan, Pemerintah Desa Sukaringin, maupun Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memberikan tanggapan atas pemberitaan ini. Pembaruan akan disampaikan apabila terdapat informasi atau dokumen baru.
Hingga berita ini diturunkan, status resmi kelengkapan perizinan pembangunan perusahaan tersebut masih menunggu kepastian dari dinas berwenang di Kabupaten Bekasi.
reporter(Roan)
